PALANGKA RAYA-Murni pusing tujuh keliling. Selama pandemi ini, keluarganya benar-benar mengalami kesulitan ekonomi. Selain berputar otak agar dapur terus ngebul, orang tua dari seorang pelajar di SMPN 7 Palangka Raya ini terus memastikan pulsa data selalu tersedia. Agar tak absen mengikuti pembelajaran metode daring.
Saban hari menyisihkan uang. Dua kali lebih banyak dari uang jajan harian. Kerja keras sudah dilakukan. Apalagi ia hanya bekerja serabutan yang penghasilan tidak tetap.
“Sekarang ini, paling lama tiga hari sekali beli paket data. Paling murah Rp10 ribu,” ujarnya.
Perempuan yang tinggal di Jalan Matal ini menguatkan diri. Demi kelangsungan sekolah anak-anaknya. Dari tiga anaknya, ada dua yang harus mengikuti pelajaran daring.
Jika boleh memilih, Murni ingin proses belajar mengajar tatap muka diberlakukan lagi. Jauh lebih efektif. Lebih cepat diserap.
Belum lagi untuk membayar uang komite sekolah anaknya yang duduk di bangku kelas XI SMAN 4 Palangka Raya. Ia mengaku masih mengunggak alias belum bayar.
“Di sekolah SMAN 4 sana, anak saya harus bayar sejenis uang komite, per bulannya Rp185 ribu. Anak saya kemarin dikasih tahu gurunya, minta tolong uang komitenya dilunasi,” ucapnya.
Ditanya apakah Murni mengetahui jika dana BOS sekolah bisa digunakan untuk membantu pembelian pulsa atau paket data peserta didik, Murni mengaku tidak tahu.
“Nggak tahu, anak saya juga tidak pernah bilang kalau sekolah ada beri bantuan untuk beli pulsa,” ucapnya.
Riyadi E Timbang lebih pusing lagi. Ia terpaksa membeli ponsel pintar untuk anaknya, Novriani, yang bersekolah di SMPN 7. Padahal pendapatannya tak tetap. Pernah tak bisa membelikan pulsa data karena tak ada uang sama sekali.
Pembelajaran daring, baginya sangat tidak efektif. Ia sering melihat anaknya kesulitan mengerjakan soal-soal yang dikirim guru melalui ponsel pintar.
Riyadi berharap pemerintah bisa mempertimbangkan kembali terkait metode pembelajaran secara daring. Jika memang menganjurkan belajar secara daring, ia berharap agar pemerintah memberi perhatian atas beban orang tua peserta didik, karena tidak semua merupakan keluarga mampu dari sisi ekonomi.
Sama seperti yang dikatakan Murni, Riyadi pun mengaku dirinya sama sekali tidak tahu-menahu perihal aturan Kemendikbud bahwa peserta didik bisa mendapatkan bantuan pembelian pulsa atau paket data dana BOS. “Tidak tahu, tidak pernah disosialisasikan. Kalau bisa seperti itu, memang bagus sekali,” katanya.
Ada pula kisah dari Cahyo. Bapak tiga anak ini mengaku bahwa sampai saat ini pihaknya tidak pernah menerima uang bantuan dari sekolah selama proses belajar dari rumah. Bahkan ia mengaku tak tahu jika dana BOS bisa buat subsidi bagi peserta didik untuk membeli pulsa atau paket data.
Anaknya bernama Rizky (16), saat ini duduk di bangku kelas XII SMKN 1 Palangka Raya. Adik Rizky, Reyhan (10), sedang mengeyam pendidikan kelas V di SDN 7 Bukit Tunggal.
“Tidak pernah mendapat bantuan dari sekolah. Juga belum pernah ada sosialisasi mengenai adanya bantuan kuota internet dari dana BOS kepada anak-anak yang belajar dari rumah,” katanya kepada Kalteng Pos ketika ditemui di rumahnya, kemarin (13/7).
Seorang siswa yang bersekolah di SMAN 5 Palangka Raya, Guido WC Wawo, mengaku belum pernah diberi jatah pulsa data oleh pihak sekolah.
“Kami juga belum tahu kalau ada aturan bahwa ada jatah pulsa data dari sekolah menggunakan dana BOS. Belum pernah ada sosialisasi oleh sekolah,” katanya kepada Kalteng Pos.
Ia mengatakan, dalam sebulan orang tuanya harus menyisihkan uang Rp30 ribu khusus untuk membeli paket data. Dianggap cukup mahal bagi keluarganya. Ia menilai bahwa pembelajaran secara daring membutuhkan banyak paket data.
Sementara, Kepala SMPN 7 Palangka Raya Karmini mengaku sudah mengetahui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Petunjuk Teknis BOS dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Petunjuk Teknis BOP PAUD dan Kesetaraan di Masa Kedaruratan Covid-19.
Meski demikian, sejauh ini pihak sekolah belum bisa menjalankan itu karena masih memperhitungkan biaya untuk kegiatan lain di sekolah.
Apalagi jumlah peserta didik di sekolah itu mencapai 370 orang. Pihak sekolah menilai bahwa kebijakan pemberian bantuan paket data ini membutuhkan dana yang tak sedikit jumlahnya.
“Itu harus benar-benar dihitung secara rinci berapa nilai paket yang bisa diberikan,” ujarnya kepada Kalteng Pos di ruang kerjanya.
Ia pernah menerima keluhan orang tua soal pembelian paket data. Pada sisi lain, ia juga pernah mendengar langsung dari orang tua peserta didik, bahwa paket data yang dibeli malah dimanfaatkan untuk hal lain di luar pelajaran.
“Banyak yang malah menggunakan paket data internet untuk bermain game atau browsing hal-hal lain di luar pelajaran. Itu yang jadi pertimbangan kami,” ucap perempuan lulusan FKIP Universitas Palangka Raya tahun 1992 ini.
Tantangan lain yang dihadapi pihak sekolah dalam menyampaikan pelajaran secara daring yakni tidak semua pelajar berasal dari keluarga mampu sehingga bisa dengan mudah membeli ponsel pintar.
Untuk itu, pihak sekolah memberi solusi bagi peserta didik untuk datang ke sekolah mengambil materi pelajaran yang diajarkan guru.
“Kami juga sudah mendata siapa-siapa saja yang belum memiliki ponsel pintar, supaya mereka tetap tidak ketinggalan pelajaran,” bebernya.
Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Menteng Denie mengatakan, hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di lembaga pendidikan yang dipimpinnya dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi virtual Zoom. Dimulai pukul 07.45 hingga 09.15 WIB. Terkait subsidi pulsa atau paket data, ia mengaku hanya diberikan kepada guru. Sejauh ini belum diberikan kepada para murid.
Selain karena alasan jumlah murid yang banyak, ia mengaku pihaknya juga masih menunggu aturan detail terkait siapa saja yang layak menerima bantuan paket data itu.
“Memang Permendikbud sudah menyampaikan boleh. Cuma aturan spesifiknya soal siapa yang boleh dapat itu kan belum ada. Karena untuk SD ada kaitan dengan DIPA Dinas Pendidikan, BPKAD Kota, Inspektorat. Jadi harus jelas itemnya itu,” ungkapnya.
Sampai saat ini pihaknya masih menunggu juknis lapangannya. Pihaknya ingin memastikan terlebih dahulu kategori yang boleh menerima bantuan ini. “Ini kami lakukan agar penerimaan nanti lebih tetap sasaran,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Sekolah SMAN 2 Kota Palangka Raya M Mi’ Razulhaidi mengatakan, sejauh ini pihaknya belum mengalokasikan dana BOS untuk pembelian kuota peserta didik.
Sejauh ini belum ada peserta didik SMAN 2 Palangka Raya yang menyodorkan pengajuan atau usulan kepada pihak sekolah terkait jatah pembelian pulsa atau paket data selama pembelajaran daring.
“Bila ada peserta didik yang mengajukan pencairan dan permintaan pengalokasian dana BOS kepada kami, maka kami siap. Untuk saat ini pembelian kuota masih menggunakan uang pribadi mereka,” ucap pria yang akrab disapa Zul ini.
Kebijakan Diserahkan ke Sekolah
Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya H Akhmad Fauliansyah mengungkapkan, terkait adanya penggunaan dana BOS untuk pembelian pulsa atau paket data, keputusan sepenuhnya diserahkan kepada pihak sekolah masing-masing. Hal ini dikarenakan dana BOS dikucurkan langsung dari pemerintah pusat ke rekening sekolah. Oleh karena itu, pengelolaan dana tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah. Disdik hanya sebatas melakukan pengawasan.
“Di tengah pandemi seperti ini, sebenarnya pihak sekolah bisa mengalokasikan dana BOS untuk pembelian pulsa atau paket data, meski dana tersebut mungkin tidak bisa mencakup seluruh peserta didik,” ucapnya Kalteng Pos, kemarin (13/7).
Pernyataan serupa diutarakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng Mofit Saptono Subagio. Ia mengatakan, menyangkut penggunaan dana BOS untuk keperluan pembelian pulsa atau paket data, secara teknis diserahkan ke pihak sekolah.
“Jadi, dana BOS itu kan turunnya bertahap. Tahap pertama sudah turun sebelum Covid-19 dan penggunaanya sudah sesuai ketentuan. Tahap kedua diberikan relaksasi, diperbolehkan untuk keperluan selama pandemi Covid-19 ini,” ungkapnya.
Mofit mengaku bahwa pihaknya belum mengantongi data jumlah sekolah yang sudah menerapkan pemberian kuota untuk para peserta didik. Namun, ia memastikan bahwa sudah ada beberapa sekolah yang menerapkan kebijakan itu.
“Bahkan, selama ada Covid-19 ini, biaya pendidikan yang dipungut dari orang tua peserta didik sudah dipotong. Nah uang itu juga bisa digunakan untuk keperluan selama Covid-19,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala SMK 3 Palangka Raya Sri Sundhari membenarkan bahwa pihaknya memberi bantuan kuota untuk pembelajaran daring, diutamakan bagi peserta didik yang kurang mampu. Untuk bisa mendapatkan bantuan ini, peserta didik diwajibkan mengisi jurnal tugas, sebagai bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar menggunakan kuota internet untuk tugas sekolah.
“Apabila mereka tidak mengisi jurnal itu, otomatis tidak dapat. Itu sebagai bukti menggunakan kuota untuk mengerjakan tugas. Karena ada juga siswa yang tidak memiliki ponsel pintar sehingga tidak membutuhkan kuota. Mereka mengambil tugas-tugas secara manual,” ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan Sri, bantuan kuota diutamakan bagi siswa kurang mampu serta yang betul-betul menggunakan kuota untuk kegiatan belajar. Dalam dana BOS pun, tambah dia, ditegaskan bahwa yang diutamakan menerima bantuan adalah peserta didik kurang mampu.
“Kami bekerja sama dengan Telkomsel, tapi juga dengan kartu lain, karena tidak semua peserta didik menggunakan kartu Telkomsel,” ucapnya.
Selama ini, sebutnya, selain diberikan tugas, ada pula pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom Meeting maupun aplikasi lainnya.
Terpisah, salah satu siswi SMK 3 Palangka Raya, Lenny Anjelita, mengakui bahwa pada pertengahan Juni lalu ia mendapat bantuan pulsa data dari sekolah untuk menunjang pelaksanaan belajar mengajar secara daring dari rumah.
“Awalnya ada pengumuman di grup oleh guru bahwa kami bisa mendapatkan bantuan kuota, tetapi dengan syarat harus sudah mengisi jurnal tugas. Jadi, seminggu sekali ada tugas dan pada akhir pekan diminta mengisi formulir tugas dengan mencantumkan bukti foto dan file tugas,” katanya saat berbincang dengan Kalteng Pos, kemarin (13/7).
Setelah persyaratan tersebut dikirim, lanjutnya, ia diminta mengirimkan nomor ponsel untuk diisikan kuota. Setiap anak boleh menyertakan nomor dengan jenis kartu apa pun. Ia mengaku, saat itu ia dikirim kuota sebesar 6GB (gigabyte).
“Kemarin waktu diumumkan, di kelas kami hanya ada tujuh orang saja yang mendapatkan bantuan kuota. Mungkin ada banyak teman yang tidak mengisi jurnal tugas sehingga tidak dapat,” bebernya.
Sebagaimana pengakuan Nada Wulansari. Ia mengaku tidak memantau grup sekolah sehingga tidak mengetahui informasi perihal adanya bantuan kuota untuk belajar daring. Hingga saat ini, lanjut dia, tidak pernah mendapatkan info lebih lanjut berkenaan bantuan kuota ini.
“Kami tidak pernah bahas lagi masalah kuota ini, lagipula sudah ada wifi di rumah, jadi tidak masalah jika memang tidak dapat bantuan,” pungkasnya. (sja/oiq/nue/ahm/abw/ce/ram)
