Wamendagri Dorong Percepatan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Pembangunan 3 Juta Rumah

JAKARTA, Kalteng.co – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) serta pembangunan 3 juta rumah. Kedua program ini menjadi prioritas nasional yang membutuhkan dukungan penuh dari seluruh kepala daerah. Pernyataan tersebut di sampaikan Bima dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang di rangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman lintas sektor.

Rakor ini membahas percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta optimalisasi implementasi PKG dan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Acara di gelar secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (17/5/2025).

Bima menegaskan bahwa keberhasilan PKG di daerah bergantung pada tiga faktor utama:
1. Instruksi Kepala Daerah yang Jelas – Kepala daerah harus memastikan seluruh jajaran Pemda bergerak serentak.
2. Data Akurat – Kepala desa dan lurah perlu menyediakan data kesehatan warganya dengan tepat.
3. Dukungan Anggaran – Pemda dapat memanfaatkan berbagai sumber pendanaan, seperti Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non-fisik.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menambahkan bahwa PKG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang di luncurkan pada 10 Februari lalu. Program ini menyasar seluruh kelompok usia, dari bayi baru lahir hingga lansia, dengan dua mekanisme utama:
1. Pemeriksaan di Puskesmas setiap hari ulang tahun warga.
2. Pemeriksaan di sekolah saat ajaran baru, mencakup lebih dari 230 ribu sekolah.

Menkes meminta kepala daerah menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk aktif dalam program ini serta melibatkan kepala desa dan kader Posyandu. Ia menekankan pentingnya pencegahan di bandingkan pengobatan:

Biaya Yang Semula Harus Bayar Kini Di Gratiskan

“Tugas Menteri Kesehatan, kepala daerah, dan Dinas Kesehatan adalah menjaga masyarakat tetap sehat, bukan hanya mengobati saat mereka sakit,” ujarnya. Selain PKG, Pemda juga di dorong untuk mempercepat realisasi pembangunan 3 juta rumah. Bima menegaskan bahwa dalam pelaksanaannya, Pemda harus:

1.Memetakan ketersediaan lahan untuk pembangunan rumah.
2.Mengalokasikan anggaran melalui APBD maupun memanfaatkan skema Corporate Social Responsibility (CSR).
3.Memastikan kualitas pembangunan sesuai RTRW dan RDTR.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Haryati, menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Targetnya adalah membangun serta merenovasi 3 juta rumah, yang terdiri dari:
1. Satu juta rumah perkotaan
2. Satu juta rumah perdesaan
3. Satu juta rumah di kawasan pesisir

Untuk mempercepat realisasi, pemerintah telah menghapus berbagai beban biaya bagi MBR, termasuk:
1.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
2.Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
3.Pajak Pertambahan Nilai Di tanggung Pemerintah (PPN DTP)

“Berkat dukungan penuh dari Menteri Dalam Negeri, berbagai biaya yang semula harus di bayar kini di gratiskan bagi masyarakat,” tandas Sri Haryati. (pra)

EDITOR : TOPAN