KALTENG.CO-Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian penuh terhadap kesejahteraan para petani sawit di tanah air. Merespons laporan adanya penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dalam beberapa waktu terakhir,
Presiden langsung menginstruksikan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk bergerak cepat mengatasi persoalan tersebut agar petani tidak menjadi pihak yang dikorbankan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman usai menghadap Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Mentan Amran Cium Kejanggalan: Harga CPO Naik, Mengapa TBS Turun?
Dalam keterangannya, Mentan Amran mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sempat menghubunginya langsung via telepon untuk mempertanyakan penyebab merosotnya harga sawit di tingkat petani. Setelah ditelusuri, Kementan menemukan adanya kejanggalan atau anomali yang dinilai di luar kewajaran hukum pasar.
Secara logika ekonomi, harga TBS seharusnya merangkak naik karena didorong oleh dua faktor utama:
Lonjakan harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di pasar global.
Penguatan nilai tukar dolar AS yang menyentuh angka sekitar 10%.
“Ini tidak masuk akal. Kami ditelepon beliau (Presiden Prabowo) dan disampaikan, ‘Pak Mentan kenapa terjadi penurunan?’ Saya katakan kepada beliau, ini anomali,” ujar Amran menirukan percakapannya dengan Presiden.
Pemerintah Kumpulkan 700 Perusahaan Sawit, Minta Stop “Bermain”
Menindaklanjuti arahan tegas Presiden, Kementan langsung mengambil langkah konkret dengan mengundang para pelaku industri sawit dari berbagai daerah. Pertemuan evaluasi skala besar tersebut dihadiri oleh perwakilan dari sekitar 700 perusahaan dari total 1.900 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di seluruh Indonesia.
Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam jika ada pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan sepihak dengan menekan harga beli dari petani. Sektor ini menyangkut hajat hidup puluhan juta masyarakat Indonesia.
“Nah, ini kami minta jangan bermain-main. Jangan korbankan rakyat. Petani plasma itu 15 juta, dengan seluruh keluarganya diperkirakan 30 juta orang,” tutur Mentan secara lugas.
Gandeng Kapolri, Ratusan Pabrik Sawit Akhirnya Naikkan Harga
Langkah tegas Kementan mulai membuahkan hasil. Dari hasil evaluasi, awalnya terdeteksi ada ratusan PKS yang belum menyesuaikan harga pembelian TBS mereka dengan perkembangan pasar global.
Untuk mempercepat pemulihan, Kementan tidak segan-segan melibatkan aparat penegak hukum. Surat resmi langsung dilayangkan kepada Kapolri, dengan tembusan kepada para Kapolda serta Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) di masing-masing wilayah untuk mengawasi ketat tata niaga ini.
Berkat pembinaan intensif dan pengawasan ketat ini, peta kepatuhan perusahaan sawit kini berubah:
274 Perusahaan: Telah resmi menaikkan harga pembelian TBS ke tingkat yang wajar.
Sisa 5-10% (Sekitar 100 Perusahaan): Masih dalam proses penyesuaian dan pengawasan ketat.
Saat ini, sekitar 90% harga TBS di berbagai daerah dilaporkan telah kembali mendekati level normal. Pemerintah memproyeksikan ekosistem pasar kelapa sawit domestik akan sepenuhnya pulih dalam waktu satu pekan ke depan.
Strategi Jangka Panjang: Penerapan Sistem Ekspor Satu Pintu
Tidak hanya fokus pada intervensi jangka pendek, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo juga tengah merancang perbaikan fundamental pada tata niaga sawit nasional. Salah satu terobosan yang disiapkan adalah penerapan sistem ekspor sawit terintegrasi berbasis satu pintu.
Langkah strategis ini diharapkan mampu:
Meningkatkan posisi tawar dan kesejahteraan petani swadaya maupun plasma.
Menutup celah kebocoran pendapatan negara dari sektor sawit.
Menjaga stabilitas harga TBS domestik agar tidak mudah dipermainkan oleh spekulan.
“Harapannya, sistem satu pintu ini bisa mengangkat kesejahteraan petani Indonesia dan menghindari kebocoran-kebocoran. Insyaallah harga TBS ke depan lebih baik,” pungkas Amran. (*/tur)
