PALANGKA RAYA kalteng.co – Plt Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) TA 2021 secara simbolis kepada delapan instansi vertikal kementerian negara/lembaga (K/L) lingkup Kalteng. Yakni Polda, Kanwil Kemenag, Kejati, Korem 102 Panju Panjung, Kanwil Kemenkum HAM Palangka Raya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya, Universitas Palangka Raya, dan Dinas Pekerjaan Umum Kalteng.
Penyusunan APBN 2021 dilakukan dalam situasi yang sangat menantang akibat Covid-19 yang menyebabkan guncangan sangat hebat. Keuangan negara menjadi instrumen utama dalam menghadapi krisis akibat pandemi Covid, memberikan perlindungan sosial dan melakukan pemulihan ekonomi.
Tahun 2021, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tingkat 5,0 persen. Meskipun proyeksi perekonomian domestik membaik, tetapi terus waspada karena risiko ketidakpastian masih tinggi. Keberhasilan dalam mengendalikan pandemi akan menjadi faktor penting dalam menentukan akselerasi pemulihan ekonomi tahun 2021.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalteng Ratih Hapsari Kusumawardani, mengatakan, setiap tahun pihaknya mengadakan penyerahan DIPA TA 2021. Selain penyerahan DIPA juga akan diserahkan daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).
“Total DIPA dan TKDD untuk Kalteng Rp31.232,84 miliar dengan rincian nilai DIPA Rp14.738,02 miliar dan TKDD Rp16.494,81 milar,” katanya, Kamis (26/11/2020).
Diungkapkannya, nilai belanja Pemerintah Pusat atau DIPA berdasarkan kode kewenangan dapat dirinci yakni KP Rp8.622,71 miliar, KD Rp4.482,38 miliar, dekon Rp83,05 miliar dan TP Rp1.549,87 miliar. Sedangkan untuk nilai TKDD TA 2021 dana bagi hasil Rp1.669,01 miliar, DAU Rp 9.545,20 miliar, DAK Fisik Rp1.653,10 miliar, DAK nonfisik Rp1.960,60 miliar, dana insentif daerah Rp.239,99 miliar dan DD Rp.1.426,88 miliar.
Rincian pembagian dana TKDD TA 2021 untuk tiap kabupaten/kota di antaranya, Kalteng Rp3.065,14 miliar, Barsel Rp 828,40 miliar, Batara Rp965,13 miliar, Kapuas Rp1.504,77 miliar, Kobar Rp1.098,13 miliar, Kotim Rp1.317,61 miliar, Palangka Raya Rp836,38 miliar, Katingan Rp1.070,73 miliar, Seruyan Rp917,84 miliar, Sukamara Rp564,47 miliar, Lamandau Rp718,94 miliar, Gunung Mas Rp913,55 miliar, Pulang Pisau Rp844,08 miliar, Murung Raya Rp1.063,44 miliar dan Bartim Rp786,13 miliar.
“Belanja K/L sebesar Rp14.738,02 miliar ditujukan mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan sekaligus memperkuat fondasi struktur ekonomi agar makin kompetitif, produktif dan inovatif,” ucapnya.
Dijelaskannya, program prioritas meliputi pembangunan kawasan industri, pengembangan food estate, dukungan pariwisata, pembangunan infrastruktur dan program padat karya. APBN 2021 juga mendukung peningkatan infrastruktur dan peran teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dan transformasi digital.
“Mulai 2021, dilaksanakan reformasi penganggaran K/L dengan penganggaran berbasis hasil. Perbaikan mencakuppeningkatan integrasi dan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L, pengurangan duplikasi kegiatan antar K/L dan penajaman rumusan program. Di sisi penerimaan negara juga dilakukan reformasi perpajakan,” ungkapnya.
Selanjutnya, TKDD dialokasikan Rp16.494,81 miliar, dengan kebijakan untuk peningkatan quality control hasil, mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Pada triwulan ketiga 2020, konsumsi pemerintah melalui belanja APBN tumbuh positif 9,8 persen.
“Hal ini meningkat signifikan dari kontraksi belanja negara sebesar minus 6,9 persen pada triwulan kedua. Akselerasi belanja APBN tersebut telah mampu mendorong kembali pertumbuhan ekonomi yang terpukul berat oleh Covid-19 pada kuartal dua,” katanya.
Ditambahkannya, realisasi belanja negara sampai dengan akhir November Rp.7.853,32 miliar atau sekitar 82,23 persen dari pagu Rp.9.550,77 miliar. Realisasi ini meliputi belanja Pemerintah Pusat Rp.4.599,86 miliar atau 75,76 persen dan realisasi transfer ke daerah dan DD Rp.3.253,45 miliar atau 93,51 persen.
Berdasarkan jenis belanja, realisasi belanja pegawai Rp1.898,91 miliar atau 90,06 persen, belanja barang Rp1.648,78 miliar atau 76,34 persen, belanja modal Rp1.086,53 miliar atau 76,04 persen, belanja bansos Rp13,93 milyar atau 98,72 persen. Sedangkan transfer ke daerah DAK fisik Rp1.416,66 miliar atau 96,19 persen, DAK nonfisik Rp599,63 miliar atau 96,86 persen dan DD Rp1.230,91 miliar atau 88,71 persen. (kom/abw/b20/aza)
