Menurutnya, jika kegiatan tidak ada time schedule-nya, maka akan bermasalah dengan Inspektorat, BPK, Kejaksaan dan Kepolisian, serta penegak hukum lainnya.
“Kalau dibuat maka kita mudah mengendalikannya, sehingga tidak akan bersentuhan dengan penegak hukum,” ujarnya mengakhiri. (ner)
