KUALA KAPUAS, Kalteng.co – Bangunan memprihatinkan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kapuas sempat dikritisi Wakil Ketua III DPRD Kalteng Faridawaty Darland Atjeh pada saat kunjungan kerjanya ke Kantor eks PLG satu juta hektare tersebut.
Pemerhati Pembangunan Kabupaten Kapuas, Junaidi L Gaol menilai, itu seharusnya tidak perlu dipolemikkan. Dia berharap Wakil Ketua III DPRD Kalteng lebih fokus mengawasi pembangunan yang bersumber dari dana APBD Kalteng.
“Sehingga jangan terjebak kepentingan pihak tertentu yang akan membangun kantor tersebut,” ungkap Junaidi L Gaol.
Perlu diketahui, lanjutnya, Kantor BPBD Kapuas sebagai penanggulangan bencana, di mana lebih banyak dipakai para pegawai untuk bekerja, bukan kantor yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, seperti puskesmas.
Apalagi di tengah pandemi Covid-19 pembangunannya ditunda untuk pembangunan lain, yang lebih prioritas bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Berdasarkan surat edaran Menteri Keuangan pada ada Tahun 2020 Pemkab Kapuas melakukan refocusing anggaran APBD dan DAK dengan membatalkan banyak pembangunan infrastruktur, karena Pemkab diharuskan setor ke pusat sesuai surat edaran Menteri Keuangan untuk penanggulangan Covid-19. Kondisi ini tentu saja berat, bagi Kabupaten Kapuas untuk mempertajam prioritas anggaran.
