Ikuti Rakor Penguatan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Kalteng, Ketua KPK Sampaikan Beberapa Pesan
PALANGKARAYA, Kalteng.co – Dalam rangka menumbuh kembangkan budaya anti korupsi, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) Komjen Pol (purn) Drs. Firli Bahuri, M.Si, hadiri Rapat Koordinasi Penguatan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2023, yang digelar di Aula Jayang Tingang (AJT), Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Kamis (07/09/2023).
Rakor yang dibuka langsung oleh Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran, ini turut diikuti, Wakil Gubernur Kalteng, Sekda Kalteng, Ketua DPRD Kalteng, Kasrem 102/Pjg, sejumlah pejabat Polda Kalteng, Unsur Forkopimda serta seluruh pejabat pemerintah daerah, mulai dari Wali Kota, Bupati, Kepala Desa hingga Ketua SMA/SMK se-Prov. Kalteng.
Dalam Rakor tersebut Firli menyampaikan beberapa pesan, diantaranya ia berkeinginan mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Firli ingin memastikan, seluruh tata kelola keuangan maupun pemerintahan berjalan dengan transaparan dan akuntabel serta tidak ada satu pihak pun yang menyimpang.
”karena sesungguhnya kita sadar, tidak ada cara lain untuk menghentikan korupsi kecuali kita membangun nilai-nilai anti korupsi itu sendiri. Maka dari itu kami sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pendidikan, ini agar masyarakat paham akan bahaya korupsi dan tidak ingin melakukannya,” ujar Firli.
KPK lanjutnya, telah membangun upaya di bidang pencegahan, salah satunya dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan membuka pelayanan publik secara digital.
“Karena dengan pelayanan digital akan memudahkan pelayanan publik dan ada kepastian,” bebernya.
Firli juga memberikan pesan kepada gubernur, bupati dan wali kota, untuk membuka seluas-luasnya kemudahan berinvestasi dan perizinan usaha. Ini agar investasi di Kalteng naik, sehingga income per’kapita meningkat.
“Dengan demikian, angka pengangguran dapat di tekan, angka kemiskinan bisa di hilangkan, indeks pembangunan manusia juga bisa kita tingkatkan dengan cara membangun fasilitas pendidikan dan membangun fasilitas kesehatan,” terang Firli.
Karena pada prinsipnya semua akan menghadapi tantangan dan persaingan. Tidak ada cara lain kecuali meningkatkan sumber daya manusia menjadi sumber daya yang unggul dan kompetitif.
“Yang pasti kita ingin mewujudkan tujuan negara, yakni tidak boleh terjadi tindak pidana korupsi,” tegas Firli.
Sementara itu, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan, jika korupsi adalah masalah serius yang berpotensi tinggi menghambat program-program pembangunan dan membawa kesengsaraan untuk masyarakat.
“Oleh karena itu, diperlukan atensi dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen tanpa terkecuali untuk bersama-sama memberantasnya,” tutup Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran. (pra)
