Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah
JAKARTA, Kalteng.co – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia. Langkah ini di nilai krusial, mengingat belanja pemerintah daerah (Pemda) menjadi salah satu motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, selain kontribusi sektor swasta.
Hal tersebut di sampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang di rangkaikan dengan pengarahan dari Menteri Keuangan terkait percepatan realisasi belanja daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bisa melompat jika dua mesin bergerak secara optimal, yaitu mesin swasta dan mesin pemerintahan. Mesin pemerintahan ini salah satunya melalui realisasi belanja yang harus di optimalkan,” ujar Tito.
Kami Lakukan Monitoring Terus-Menerus
Menurutnya, belanja pemerintah daerah tidak hanya memperbesar peredaran uang di masyarakat, tetapi juga berperan sebagai stimulus penting bagi sektor swasta untuk bergerak lebih dinamis. Karena itu, Kemendagri secara berkala melakukan pengawasan ketat. “Kami lakukan monitoring terus-menerus setiap bulan baik pendapatan maupun belanja,” tegasnya.
Tito memaparkan, pada tahun 2024 realisasi pendapatan daerah secara nasional mencapai 97,29 persen, sedangkan realisasi belanja berada pada angka 91,72 persen. Sementara itu, hingga 30 September 2025, realisasi pendapatan mencapai 70,27 persen dan belanja masih berada di angka 56,07 persen.
Ia menyoroti adanya disparitas antarprovinsi, kabupaten, dan kota terkait kinerja pengelolaan APBD per 17 Oktober 2025. Beberapa daerah mencatatkan kinerja unggul, seperti Kabupaten Sumbawa Barat dengan pendapatan mencapai 109,56 persen dan Kabupaten Tanah Laut sebesar 96,61 persen. Namun, masih terdapat sejumlah daerah dengan realisasi pendapatan di bawah 50 persen, termasuk capaian belanja yang masih rendah dan bervariasi.
Mendagri menekankan, bahwa percepatan realisasi belanja daerah menjadi kunci penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. “Rata-rata pertumbuhan ekonominya baik kalau pendapatan tinggi, belanjanya juga tinggi. Tapi kalau pendapatannya tinggi, belanjanya rendah, pertumbuhan ekonominya relatif kurang,” terangnya.
Sekali Hilang Kepercayaannya, Membangunnya Butuh Waktu Lama
Ia juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional merupakan agregasi dari kinerja seluruh pemerintah daerah dan pusat. Karena itu, ia meminta kepala daerah memastikan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya berada di atas rata-rata nasional.
Tito mengungkap sejumlah faktor penyebab lambatnya realisasi belanja daerah, seperti proses lelang yang tertunda, sistem e-Katalog yang belum optimal, pergantian kepala dinas yang berdampak pada kelanjutan kegiatan, serta kebiasaan beberapa daerah menahan pembayaran hingga akhir tahun atau menunggu penyelesaian administrasi proyek.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya pengelolaan anggaran daerah yang bijak dan produktif. Ia menegaskan bahwa anggaran yang di simpan sebaiknya hanya di peruntukkan untuk kebutuhan rutin dan bukan di tahan tanpa arah. “Uang itu harus kerja, bantu ekonomi daerah,” ujarnya.
Purbaya juga meminta, Pemda untuk mengakselerasi belanja produktif dan tidak menunggu realisasi pada akhir tahun. Selain itu, tata kelola keuangan dan integritas perlu di jaga agar kepercayaan publik maupun investor tetap terpelihara. “Sekali hilang kepercayaannya, membangunnya butuh waktu lama,” tandasnya.
Rapat tersebut turut di hadiri secara virtual oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia. (pra)
EDITOR: TOPAN
