Kesejahteraan Perangkat Desa Barito Utara Meningkat, RT/RW Masuk Anggaran APBD 2026
MUARA TEWEH, Kalteng.co-Menjelang genap 100 hari masa bakti sejak dilantik pada 10 Oktober 2025 lalu, duet kepemimpinan Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, dan Wakil Bupati, Felix Sonadie Y. Tingan, menunjukkan progres nyata.
Fokus utama dalam transisi pemerintahan ini adalah penguatan struktur sosial melalui peningkatan kesejahteraan para pemangku adat dan perangkat desa di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan.
Implementasi program unggulan yang telah disusun sejak masa kampanye kini bukan lagi sekadar wacana. Melalui koordinasi taktis dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos-PMD), pasangan ini resmi merealisasikan penambahan insentif bagi Damang, Mantir Adat, hingga rencana perluasan bagi perangkat RT/RW.
Apresiasi Nyata bagi Pelestari Adat
Salah satu gebrakan yang mencuri perhatian dalam 100 hari kerja Shalahuddin-Felix adalah keberpihakan terhadap pelestari tatanan adat. Pemerintah Kabupaten Barito Utara memandang bahwa Damang dan Mantir memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas sosial dan kelestarian budaya Dayak.
Kepala Dinsos-PMD Barito Utara, Suparmi A. Aspian, menjelaskan bahwa kebijakan ini telah dipayungi secara hukum dan finansial melalui APBD Perubahan 2025.
“Ini adalah program unggulan Bapak Bupati dan Wabup pada 100 hari kerja. Tujuannya jelas, memberikan apresiasi dan dukungan lebih besar kepada para pelestari tatanan adat dalam menjalankan peran sosialnya,” ujar Suparmi pada Selasa (6/1/2026).
Kenaikan Insentif: Dari Provinsi hingga APBD Kabupaten
Kenaikan insentif yang dikucurkan tergolong signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Berikut adalah rincian penyesuaian insentif yang telah disalurkan:
Fokus 2026: BPD dan Ketua RT/RW Jadi Prioritas
Keberlanjutan program kesejahteraan ini dipastikan tidak berhenti pada pemangku adat saja. Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah memetakan rencana strategis untuk tahun anggaran 2026.
Menurut Suparmi, perhatian akan diperluas kepada garda terdepan pelayanan masyarakat, yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Ketua RT dan RW. Komitmen ini telah masuk dalam skema penganggaran APBD 2026 yang sedang berjalan.
“Sementara insentif perangkat desa seperti BPD dan RT/RW nanti telah dianggarkan masuk APBD 2026 ini,” tutupnya dengan optimis.
Menjaga Momentum Pembangunan
Langkah cepat H. Shalahuddin dan Felix Sonadie dalam 100 hari pertama ini mengirimkan sinyal positif bagi masyarakat Barito Utara. Dengan terpenuhinya janji-janji kampanye di sektor pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah daerah berharap sinergi antara umara (pemerintah) dan tokoh adat dapat semakin kokoh dalam mengawal pembangunan di Kalimantan Tengah.
Realisasi insentif ini diharapkan menjadi stimulus bagi para perangkat desa dan adat untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan menjaga kondusivitas di wilayah masing-masing. (hms)
