DPRD KALTENG

Perusahaan Perkebunan Wajib Realisasikan Plasma

PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Kalangan DPRD Kalteng kembali mengingatkan Perusahaan Besar Swasta (PBS), khususnya yang bergerak di bidang perkebunan untuk merealisasikan Plasma sebanyak 20 persen kepada masyarakat, selama beroperasi di Bumi Tambun Bungai.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kalteng yang membidangi Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA), H. Achmad Rasyid, saat dikonfirmasi Kalteng.co di gedung dewan, Jumat (16/12/2022). Menurutnya, Komisi II banyak menerima keluhan masyarakat terkait persoalan PBS yang belum merealisasikan Plasma.

Sehingga wajar apabila Komisi II mengingatkan seluruh PBS di Kalteng agar melaksanakan kewajibannya dalam merealisasikan Plasma untuk masyarakat, mengingat hal tersebut juga telah diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26 Tahun 2007.

“Dalam Pasal 11 Permentan Nomor 26 Tahun 2007, disebutkan bahwa perusahaan perkebunan wajib membangun kebun untuk masyarakat atau Plasma sebesar 20 persen, dari total luas areal kebun yang di usahakan. Dalam Aturan ini pemerintah dengan jelas mengatakan bahwa realisasi Plasma merupakan sebuah kewajiban dan tidak ada alasan bagi PBS untuk tidak mengikuti aturan tersebut,” ucapnya.

Wakil rakyat dari Dapil IV meliputi DAS Barito ini juga mengingatkan bahwa pemerintah berhak memberikan sanksi bagi setiap perusahaan perkebunan yang mangkir atau tidak menjalankan kewajibannya untuk merealisasikan Plasma sebesar 20 Persen.

“Sanksi bagi Perusahaan perkebunan yang tidak mau merealisasikan Plasma, bisa berupa sanksi ringan seperti teguran hingga sanksi berat yakni pencabutan izin operasional. Namun pada intinya, kita mendorong agar pemerintah bisa bersikap tegas apabila ada perusahaan bandel yang enggan merealisasikan Plasma untuk masyarakat,” ujarnya.

Kendati demikian, Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menegaskan bahwa Kalteng tidak pernah menutup diri dan selalu terbuka bagi siapapun yang ingin berinvestasi. Namun dengan catatan, Investasi tersebut tidak sekadar mengeruk keuntungan tetapi harus berkontribusi bagi daerah dan masyarakat.

“Silakan saja bagi siapapun yang ingin berinvestasi. Tetapi kita juga punya aturan yang harus di patuhi, dimana keberadaan investasi harus memberikan kontribusi bagi daerah dan perduli terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, sekali lagi kita mengingatkan agar PBS jangan hanya mau mengeruk keuntungan semata, namun kewajiban juga harus dilaksanakan,” Pungkasnya.(ina)

https://kalteng.co https://kalteng.co https://kalteng.co

Related Articles

Back to top button