DPRD Palangka Raya Dorong Pemerintah Ciptakan Ruang Ekonomi Inklusif Atasi Kemiskinan
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim, menilai salah satu akar persoalan kemiskinan di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah adalah masih rendahnya kemandirian ekonomi masyarakat. Ia mendorong Pemerintah Kota untuk menciptakan ruang ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan guna mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh.
“Tingginya angka kemiskinan di Palangka Raya terjadi karena sebagian besar masyarakat masih belum mandiri secara ekonomi dan terlalu bergantung pada bantuan atau pihak lain,” ujar Arif, Jumat (9/5/2025).
Menurutnya, penyaluran bantuan sosial semata tidak cukup. Pemerintah perlu lebih fokus pada pembinaan keterampilan, pelatihan kerja, dan pendampingan usaha agar warga memiliki bekal untuk berdikari.
“Dengan pembinaan yang tepat, masyarakat bisa meningkatkan taraf hidup. Jika ada 10 orang yang sukses, mereka bisa membagikan ilmunya ke 20 orang lainnya, dan siklus kemandirian ini terus berlanjut,” jelasnya.
Arif menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas masyarakat dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia menyebut kolaborasi sebagai kunci dalam membuka akses yang adil terhadap peluang ekonomi.
“Pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan satu pihak saja. Harus ada kolaborasi aktif dari semua elemen – pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat itu sendiri,” tambahnya.
Ia berharap, ke depan Palangka Raya bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya membangun kemandirian ekonomi warga.
“Kami optimis, jika semua bergerak bersama, Palangka Raya bisa menjadi kota dengan tingkat kesejahteraan tinggi dan masyarakat yang mandiri,” pungkasnya. (pra)
EDITOR : TOPAN
