Pemkab Barito Utara dan Kejari Perkuat Kerja Sama Penegakan Hukum dan Optimalisasi PAD
MUARA TEWEH, Kalteng.co – Pemkab Barito Utara bersama Kejari Barito Utara menandatangani kesepakatan bersama terkait koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, pemulihan aset negara, serta pendampingan perizinan untuk mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Setda Barito Utara, Selasa (11/11/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, S.T., M.T., Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara Fredy F. Simanjuntak, S.H., M.H., Sekretaris Daerah Drs. Muhlis, unsur Forkopimda, staf ahli bupati, dan insan media.
Dalam sambutannya, Bupati Shalahuddin menyampaikan, bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Ia menekankan bahwa dukungan Kejaksaan sangat penting untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pengelolaan aset daerah, perizinan, dan peningkatan PAD.
“Melalui sinergi ini, hambatan yang muncul dalam pengelolaan aset maupun perizinan dapat diatasi dengan pendekatan hukum yang tegas, transparan, dan tetap mengedepankan pembinaan,” ujarnya.
Bupati juga berharap seluruh perangkat daerah dapat memanfaatkan kerja sama tersebut sebagai dasar hukum dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara, Fredy F. Simanjuntak, menegaskan bahwa kemitraan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan taat hukum.
“Kami siap memberikan pendampingan dan solusi hukum agar tata kelola pemerintahan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan supremasi hukum,” katanya.
Acara ditutup dengan penandatanganan dokumen kesepakatan oleh kedua belah pihak, diikuti sesi foto bersama. Penandatanganan ini menjadi simbol penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten dan Kejaksaan Negeri Barito Utara untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan. (oiq)
EDITOR: TOPAN
