PANGKALAN BUN, Kalteng.co – Fiskal regional lingkup wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun merupakan seluruh anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, pada lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat, Sukamara, dan Kabupaten Lamandau.
Dan kinerja APBN per 31 Maret 2023 Sampai dengan akhir Maret 2023, realisasi Pendapatan APBN Lingkup KPPN Pangkalan Bun mencapai Rp602,9 miliar. Mengalami kenaikan sebesar Rp4,8 miliar (0,80 persen, yoy).
Kepala KPPN Pangkalan Bun Indra Karunia Dewanti mengatakan, kenaikan yang terjadi berkat kinerja semua pihak. Utamanya masih bersumber kondisi perekonomian yang terus semakin membaik.
Apabila dibandingkan dengan kondisi awal tahun sebelumnya yang masih terpengaruh sejumlah kebijakan penanganan pandemi. Kenaikan terbesar disumbang oleh PPN yang naik sebesar Rp91,3 miliar (60,2 persen, yoy) dan PPh sebesar Rp68,1 miliar (32,6 persen, yoy). Peningkatan penerimaan PPh karena adanya peningkatan setoran PPh 25/29 Badan.
Penerimaan PPN mengalami pertumbuhan positif yang signifikan yaitu Rp 91,60 M (60,16 %, yoy), seiring dengan peningkatan setoran PPN yang besar sebagai dampak pemulihan ekonomi dengan kegiatan usaha yang sudah mulai membaik. Sedangkan pada 2022 masih mengalami koreksi yang cukup besar dengan adanya restitusi PPN pada bulan Januari hingga Maret 2022.
“Sehingga secara akumulasi pada Maret 2023 mengalami pertumbuhan positif yang signifikan. Penerimaan PBB masih mengalami penurunan sebesar Rp 1,62 M atau – 49,45 % (yoy) karena masih ada ketetapan PBB tahun pajak 2022 yang belum dibayar dan SPPT 2023 masih dalam proses penerbitan,”katanya.
Pajak Lainnya naik sebesar 0,83 % (yoy) karena peningkatan penjualan benda materai. Untuk realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mengalami kenaikan Rp10,8 miliar (72,7 persen, yoy) dengan kontribusi terbesar dari KSOP Kumai sebesar Rp3,5 miliar (42,9 persen).
Pada sisi lain, kinerja Belanja sampai dengan 31 Maret 2023 mencapai Rp 725,1 miliar. Secara nominal, kinerja Belanja tumbuh Rp577,1 miliar (389,9%, yoy) yang didorong oleh peningkatan alokasi belanja TKDD sebesar Rp1.990,6 M dikarenakan mulai tahun 2023 terdapat alokasi pagu DBH dan DAU yang disalurkan melalui KPPN.
Realisasi Belanja paling tinggi terdapat pada DAU dengan nilai Rp418,9 miliar (28,9%), DAK Non Fisik dengan nilai Rp90,6 M (37%), DBH dengan nilai Rp65,9 miliar (15,7%), dan Dana Desa dengan nilai Rp60,4 miliar (36,7%).
Alokasi Belanja K/L mengalami kenaikan sebesar Rp24,7 M (5,9%), kenaikan tertinggi yaitu pada jenis Belanja Barang sebesar Rp15,1 M (10%).
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) mencapai Rp83,9 M tumbuh (13,9%, yoy). Kondisi tersebut karena kegiatan pada K/L masih dalam tahap awal tahun anggaran.
“Secara umum disebabkan budaya perlambatan pelaksanaan kegiatan dan belanja di awal tahun anggaran.
Masih terdapat dana blokir sebesar 100% dari total pagu pada Kementerian Desa,” ucapnya.(son)
