Hukum Dan Kriminal

Mahasiswa Desak Kapolda Kalteng dan Kapolres Seruyan Mundur Dari Jabatan

PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Mahasiswa desak jabatan Kapolda Kalteng dan Kapolres Seruyan dicopot. Mereka mengecam dengan tegas atas adanya dugaan represif kepolisian dalam tragedi di PT HMBP.

Seperti diketahui, dalam peristiwa yang terjadi di areal perkebunan kelapa sawit di Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan, Kabupaten Seruyan itu telah menewaskan satu warga, Sabtu (7/10/2023).

Atas dasar kemanusian itulah membuat ratusan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palangka Raya tergerak untuk melakukan aksi dengan ke jalan. Mereka mencoba mengguruk kantor kepolisian terbesar di Bumi Tambun Bungai itu.

https://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.co

Ketua Umum HMI Cabang Palangka Raya, M Rizky Oktaviandi mengatakan, setibanya di lokasi dan melakukan aspirasi terkait dengan tragedi di Desa Bangkal, pihaknya mengaku kecewa.

“Kami mendapatkn informasi bahwa hari ini Kapolda Kalteng sedang tidak berada di tempat. Oleh sebab itu kami akan memberikan ultimatum kepadanya dengan cara membuat surat pernyataan dengan tembusan Presiden RI Joko Widodo, Kapolri hingga Menkopolhukam,” katanya, Selasa (10/10/2023). 

Menurutnya, tuntutan dari surat itu adalah untuk mencopot jabatan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ultimatum ini akan segera pihaknya terbitkan seusai aksi pada hari ini

“Jika tuntutan itu tidak digubris, tentu kami akan turun lagi ke jalan untuk membuat akai dengan jumlah massa berlipat ganda,” tegasnya.

Adapun tuntutan yang disampaikan, yakni sebanyak empat point. Pertama adalah 

mengecam dan mengutuk tindakan represif  yang mengakibatkan tertembaknya warga zdesa Bangkal yang di duga dilakukan oknum aparat kepolisian.

Kedua ialah mendesak Presiden RI, Kapolri untuk mengusut tuntas dan menindak tegas oknum aparat kepolisian yang melakukan penembakan terhadap warga Bangkal.

Ketiga, mendesam Kapolri untuk mencopot jabatan Kapolda Kalteng dan Kapolres Seruyan serta bertanggungjawab atas peristiwa penembakan di Desa Bangkal. Lalu keempat menutut dan mendesak Pemerintah untuk bertanggungjawab dalam menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Desa Bangkal. (oiq)

Related Articles

Back to top button