PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, beserta jajaran Komisi I meninjau langsung pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palangka Raya, Selasa (18/02/2025).
“Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari adanya efisiensi anggaran di Disdukcapil Kota Palangka Raya. Kami ingin memastikan bahwa meskipun ada kebijakan penghematan sesuai instruksi presiden, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” jelas Subandi.
Dalam kunjungan tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini mengapresiasi upaya Disdukcapil yang tetap memberikan pelayanan prima dalam pengurusan administrasi kependudukan. Salah satu inovasi yang diapresiasi adalah layanan Si-DOI, yang memungkinkan masyarakat mendaftar secara daring sebelum datang ke kantor Disdukcapil.
“Dengan Si-DOI, masyarakat bisa melakukan pendaftaran administrasi kependudukan dari rumah atau di mana saja menggunakan ponsel. Ini menunjukkan komitmen pemerintah kota dalam meningkatkan pelayanan,” ujar Subandi.
Subandi juga menyoroti adanya kekosongan posisi operator atau tenaga administrasi di Disdukcapil Kota Palangka Raya pada 2025. Hal ini disebabkan oleh beberapa pegawai yang sebelumnya bertugas sebagai operator lolos seleksi CPNS dengan penempatan di luar Disdukcapil.
“Oleh karena itu, kami meminta Disdukcapil segera berkoordinasi dengan BKPSDM Kota Palangka Raya untuk mengatasi kekosongan tenaga tersebut,” pesan Subandi.
Sebagai bentuk dukungan, ia juga menyatakan kesiapan untuk mengalokasikan anggaran guna pelatihan tenaga baru agar pelayanan tetap berjalan optimal.
“Kami berharap Kepala Disdukcapil segera menindaklanjuti usulan ini, karena pelayanan administrasi kependudukan harus tetap prima,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Palangka Raya, Sabirin Muhtar, menyambut baik kunjungan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk terus meningkatkan layanan kepada masyarakat.
“Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik. Kami juga akan segera berkoordinasi dengan BKPSDM untuk mengatasi kekosongan tenaga, sehingga tidak ada kendala dalam pelayanan ke depan,” kata Sabirin. (pra)
EDITOR : TOPAN
