KUALA PAMBUANG, Kalteng.co-Penetapan skala prioritas pembangunan di Kabupaten Seruyan hendaknya melibatkan langsung masyarakat, salah satunya adalah melalui forum Musrenbang.
Dengan demikian, setiap masyarakat di wilayah Kabupteng Seruyan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan program pembangunan melalui APBD.
Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan menyebutkan, seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Seruyan memiliki hak yang sama terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga berharap agar pemerataan pembanguan bisa di lakukan.
Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo mengatakan, hak masyarakat atas APBD harus dapat dituangkan, dalam kebijakan yang adil, dengan melakukan pembangun yang merata di setiap daerah, terutama pada fasilitas vital yang harus dimiliki setiap wilayah.
“Terkait kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD, bagi pembanguan daerah, kami berharap agar bisa lebih merata, agar tidak ada kecemburuan pada daerah lain dalam hal pembanguan,” kata Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo, Senin (10/4/2023).
Terkait dengan pemerataan program pembangunan, ia menilai bahwa argumentasi program berdasarkan skala prioritas adalah hal yang wajar, namaun prioritas juga harus berdasarkan kepentingan masyarakat.
Sehingga setiap kebijakan yang diambil bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang sangat membutuhkan kemajuan daerahnya.
Maka dari itulah, ia menilai bahwa penting merumuskan program pembangunan berdasarkan skala prioritas. Hal ini dimaksudkan agar apa yang dilaksanakan bisa betul-betul tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat manfaatnya.
“Makanya saya mendorong agar program Musrembang tingkat kecamatan bisa dilakukan sebab, dengan adanya laporan dapat dilakukan rumusan pembangunan berdasarakan skala prioritas setiap kecamatan, sehingga pemerataan pembanguan dapat dilakukan, dan memang merupakan yang mengedepakan kepentingan orang banyak, sehingga kebijakan yang diberikan dapas diraskan manfaatnya bagi masyarakat setempat,” jelasnya. (ayi)
