“Jalan ini sudah kami laksanakan peningkatan sejak tahun lalu sehingga jalan-jalan tersebut menjadi mantap dan ada juga yang masih berproses hingga sekarang,” ujarnya.
Arbert menambahkan, disamping itu PUPR juga sedang mempersiapkan penyusunan pelayanan persetujuan bangunan gedung (PBG) pengganti IMB, karena IMB saat ini tidak relevan lagi, yang dicabut melalui PP 16, sehingga seluruh daerah harus bisa menyesuaikan layanan persetujuan bangunan gedung.
“Kami saat ini membetuk tim untuk menyusun percepatan raperda bangunan gedung pengganti, perda Tahun 2017 tentang pembangunan gedung, itu merupakan target yang harus dikejar,” ucapnya.
Terget selanjutnya, lanjut Arbert, adalah layanan tata ruang melalui by sistem yaitu SIMTARU (sistem informasi tata ruang), sehingga nanti untuk persetujuan bangunan gedung bisa juga melalui sistem yaitu melalui SIMBG (sistem informasi bangunan gedung).
“Ke depan strategi-strategi ini diharapkan bisa membantu kita untuk menerapkan prokes dengan cara tidak kontak langsung, ini seiring dengan harapan Wali Kota untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat,” imbuhnya.
Arbert juga menyampaikan, bertepatan dengan 3 tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya pada 24 September 2021, atas nama pribadi dan sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Palangka Raya, ia mengucapkan terima kasih, karena selama ini telah memberikandukungan kepada pihaknya, untuk bisa merefleksikan renja-renja Dinas PUPR sesuai dengan dinamika yang ada di infrastruktur Palangka Raya.
“Semoga komitmen ini menjadi pedoman bagi kita dan penyedia infrastruktur. Semoga Wali Kota dan Wakil Wali Kota selalu amanah, selalu mendapat dukungan kuat dari semua masyarakat Palangka Raya,” tuturnya. (uut)
