Bupati Shalahuddin Optimistis Nilai SPI dan MCP Barito Utara Meningkat Usai Konsultasi ke KPK
MUARA TEWEH, Kalteng.co-Komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Barut) dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas korupsi terus diperkuat.
Pada Rabu (21/1/2026), Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, memimpin langsung jajaran Pemkab Barut melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus koordinasi ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Jakarta.
Kunjungan ini merupakan langkah proaktif pimpinan daerah dalam memperdalam pemahaman mengenai pencegahan korupsi, sekaligus memastikan tata kelola pemerintahan di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan berjalan akuntabel dan transparan.
Fokus pada Optimalisasi Indikator MCP dan SPI
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada dua instrumen krusial penilaian kinerja integritas daerah, yakni Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).
Bupati H. Shalahuddin menjelaskan bahwa konsultasi ini bertujuan untuk memetakan tantangan serta mengoptimalkan indikator-indikator yang menjadi penilaian KPK terhadap pemerintah daerah.
“Kunjungan ini dimaksudkan untuk memperdalam komitmen daerah dalam pencegahan korupsi serta mengoptimalkan indikator MCP dan nilai SPI di lingkungan pemerintah daerah,” ujar Bupati H. Shalahuddin melalui keterangan resminya.
Langkah Krusial Reformasi Birokrasi
Bagi H. Shalahuddin, koordinasi langsung dengan lembaga antirasuah merupakan fondasi penting agar seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang seragam mengenai prinsip-prinsip pencegahan korupsi. Hal ini selaras dengan semangat reformasi birokrasi yang tengah digalakkan Pemkab Barut.
“Melalui koordinasi dan konsultasi ini, kami berharap pelaksanaan MCP dan SPI di Barito Utara dapat terus ditingkatkan. Ini adalah bagian dari upaya kami meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih bersih dan berintegritas,” tegasnya.
Sambutan Positif dari KPK RI
Delegasi Pemkab Barito Utara disambut langsung oleh Ely Kusumastuti selaku Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, serta Maruli Tua sebagai Ketua Satgas Kasupgah Wilayah III. Pihak KPK memberikan apresiasi atas inisiatif Bupati Shalahuddin yang datang langsung untuk berkonsultasi.
Dalam pertemuan tersebut, KPK menekankan beberapa poin penting bagi Pemkab Barut:
Sinergi Antar Perangkat Daerah: Pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan hanya oleh satu instansi, melainkan kerja kolektif.
Komitmen Pimpinan: Peran Bupati dan Wakil Bupati sebagai motor penggerak integritas sangat krusial.
Peran Aktif Pengawasan: Memperkuat fungsi inspektorat dalam memantau potensi penyimpangan sejak dini.
Mewujudkan Pemerintahan Berintegritas
Melalui koordinasi intensif ini, capaian MCP dan SPI Kabupaten Barito Utara diharapkan dapat mengalami peningkatan yang berkelanjutan. Hasil akhirnya bukan sekadar nilai di atas kertas, melainkan terciptanya budaya kerja yang jujur dan berorientasi penuh pada pelayanan masyarakat.
Dengan dukungan teknis dari KPK RI, Pemkab Barito Utara optimistis dapat membangun sistem pemerintahan yang lebih tangguh terhadap praktik korupsi, sehingga pembangunan daerah dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh seluruh warga. (hms)
