Kepala DLH Kalteng Hadiri Rakor Tingkat Menteri Bahas Strategi Penanganan Karhutla
JAKARTA, Kalteng.co – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Joni Harta, turut mendampingi Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Kamis, (13/03/2025).
Rakor ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), serta membahas langkah konkret dalam mitigasi bencana lingkungan yang semakin kompleks.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kapolri, serta Panglima TNI.
Salah satu agenda utama dalam pertemuan ini adalah peluncuran Desk Koordinasi Penanganan Karhutla dan Desk Koordinasi Pengelolaan Pusat Manajemen Informasi (PPMI). Kedua desk ini diharapkan dapat menjadi pusat koordinasi dan pengendalian dalam upaya pencegahan serta penanggulangan Karhutla secara lebih terintegrasi dan efektif.
Dalam kesempatan tersebut Joni Harta menegaskan, bahwa penanganan Karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat luas.
“Karhutla memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga ekonomi dan kesehatan masyarakat. Selain itu, kebakaran hutan yang tidak tertangani dengan baik dapat memengaruhi stabilitas geopolitik, terutama terkait dengan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan perubahan iklim,” ujar Joni Harta.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Presiden RI telah memberikan arahan tegas terkait penanganan Karhutla, menekankan bahwa kebakaran hutan dan lahan harus diminimalisir hingga mencapai target zero Karhutla. Untuk itu, strategi mitigasi harus lebih ditingkatkan, termasuk optimalisasi peran Satuan Tugas (Satgas) Karhutla dalam mendeteksi titik api secara cepat dan akurat.
“Mekanisme deteksi dini harus diperkuat dengan pemanfaatan teknologi satelit, pemantauan udara, hingga patroli darat yang lebih intensif. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan juga sangat penting, sehingga kesadaran akan bahaya Karhutla dapat ditingkatkan,” tambahnya.
Dalam Rakor ini, dibahas pula langkah-langkah konkret untuk meningkatkan koordinasi antar-instansi, termasuk penyusunan regulasi yang lebih ketat terhadap pelaku pembakaran lahan secara ilegal, penegakan hukum yang lebih tegas, serta penguatan kapasitas daerah dalam menangani Karhutla.
Pemerintah juga menekankan pentingnya keterlibatan dunia usaha dan sektor swasta dalam mendukung program-program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.
Dengan adanya Rakor ini, diharapkan penanganan Karhutla di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah, dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi dengan baik. Pemerintah daerah pun berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat kebijakan dalam menjaga lingkungan agar tetap lestari dan bebas dari bencana kebakaran hutan dan lahan. (pra)
EDITOR : TOPAN
