Masyarakat Kapuas Resah Kehadiran Ajaran Sesat

KUALA KAPUAS, Kalteng.co – Jemaat dan umat Kristiani di Kabupaten Kapuas resah kehadiran ajaran sesat akhir-akhir ini. Hal ini disikapi Kementerian Agama (Kemenag) Kapuas dengan mengambil langkah-langkah. Salah satunya pihak Kantor Kemenag Kapuas sudah menggelar rapat dipimpin Penyelenggara Kristen, Herwandae. Herwandae mengakui, pihaknya sudah menggelar rapat terkait adanya ajaran sesat meresahkan masyarakat, khususnya umat Kristiani di Aula Kantor Kemenag Kapuas, Senin (7/3/2022) lalu. Dalam pertemuan, lanjutnya, dihadiri perwakilan Pengurus Aras Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Kabupaten Kapuas, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) Kabupaten Kapuas, PGLII (Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injili Indonesia (PGLII) Kabupaten Kapuas, dan Organisasi Gereja Asosiasi Pendeta Indonesia (API) Kabupaten Kapuas dengan mengirimkan perwakilannya. "Kondisi umat yang mulai resah dengan adanya laporan masyarakat, terkait keberadaan aliran atau ajaran sesat mengatasnamakan Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa di Kabupaten Kapuas," ungkap Herwandae. Sehingga, katanya harus segera diambil tindakan, atau langkah penanganan selanjutnya sebelum terjadi yang tidak diinginkan. Selain itu, untuk ketentramandan kenyamanan umat Kristiani di Kapuas. Kementerian Agama melalui Penyelenggara Kristen Kapuas, lanjutnya, sudah mendengarkan tanggapan dari Pimpinan Aras Gereja Nasional Kabupaten Kapuas terhadap ajaran yang disebarkan, oleh Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Kapuas tersebut, dan mengambil sikap bersama menolak keberadaan dan segala aktivitas aliran/ajaran Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa di Kapuas. Menolak segala ajaran maupun doktrin gereja tersebut karena menyimpang dari ajaran Alkitab, dan menolak yang bersangkutan (oknum penyebaran ajaran) mengajar pendidikan agama Kristen di sekolah. “Kami sepakat menolak keberadaan dan segala aktivitas aliran atau ajaran Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Kapuas, dan meminta pihak terkait segera menindaklanjuti laporan tersebut, serta melakukan tindakan sesuai hukum berlaku," tutupnya. (alh)