DPRD Katingan Desak OPD Berdayakan UMKM Lokal: Anggaran APBD untuk Kemajuan Ekonomi Daerah!

KASONGAN, Kalteng.co-Demi mendukung kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan mendesak seluruh lembaga yang menggunakan anggaran dari APBD Pemerintah Kabupaten Katingan untuk lebih memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Katingan, H. Wiwin Susanto, secara tegas menyampaikan imbauan ini kepada awak media pada Jumat (13/6/2025).
UMKM Katingan, Tulang Punggung Ekonomi Daerah
H. Wiwin Susanto menjelaskan alasan kuat di balik imbauan ini. Menurutnya, pajak yang selama ini dipungut dan dikelola dalam APBD Kabupaten Katingan tidak terlepas dari kontribusi para pelaku UMKM itu sendiri. Oleh karena itu, jika belanja keperluan instansi—seperti pembuatan spanduk, alat tulis kantor (ATK), dan lain-lain—dialihkan ke luar daerah, hal ini akan sangat merugikan masyarakat dan pelaku usaha di Katingan.
“Jadi lebih baik kita berdayakan UMKM kita sendiri. Buat apa kita belanjakan ke tempat lain. Lebih baik di Katingan, agar perekonomian kita bisa berkembang. Saya rasa kualitas di Katingan ini tidak jauh beda dengan daerah lain,” tegas politisi Partai PKB ini. Pemanfaatan UMKM lokal akan menciptakan efek domino positif yang menggerakkan roda ekonomi di dalam daerah.
Dampak Besar Belanja Lokal untuk Kesejahteraan Masyarakat
H. Wiwin Susanto sangat menyayangkan jika hal sekecil ini tidak diperhatikan demi perkembangan ekonomi Katingan. Ia menekankan bahwa dampak dari belanja di Katingan sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat.
“Sebab jika kita belanja di Katingan, dampaknya sangat besar untuk kesejahteraan masyarakat kita. Oleh sebab itu sekali lagi saya berharap semua pihak bisa memperhatikan hal ini. Anggaran yang bersumber dari APBD Katingan, sebaiknya kita belanjakan di Katingan,” tandasnya.
Dukungan terhadap UMKM lokal bukan hanya soal membeli produk, tapi juga tentang menumbuhkan kepercayaan, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah kembali berputar di tangan masyarakat Katingan. (eri)




