KALTENG.CO-Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh aparat keamanan dan penegak hukum di Indonesia. Kepala Negara meminta dengan tegas agar praktik pengawalan ilegal atau backing yang dilakukan oleh oknum aparat terhadap para pengusaha nakal segera dihapus total.
Pernyataan menohok ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya pada Rapat Paripurna ke-19 DPR RI. Agenda tersebut membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang digelar di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti bagaimana upaya penertiban bisnis ilegal sering kali terbentur oleh dinding kokoh pelindung dari oknum berseragam.
“Tapi biasanya mereka-mereka (pengusaha) itu ada backing-nya. Backing-nya biasanya seragamnya itu kalau nggak ‘hijau’ ya ‘coklat’,” sentil Prabowo secara blak-blakan.
Sentil Akal-Akalan Birokrat Nakal: Modus Tanda Tangan Jam 5 Sore
Selain menyoroti oknum aparat penegak hukum dan militer, mantan Menteri Pertahanan ini juga mengingatkan jajaran menterinya untuk memperketat pengawasan terhadap birokrat di bawahnya.
Berdasarkan pengalamannya puluhan tahun di pemerintahan, Prabowo mengaku sangat paham dengan taktik “akal-akalan” oknum birokrat yang kerap menyalahgunakan wewenang demi keuntungan pribadi atau korupsi. Menurutnya, perintah presiden sering kali sengaja “dibelokkan” melalui aturan turunan seperti peraturan menteri, aturan teknis, hingga surat rekomendasi.
Prabowo pun membeberkan salah satu modus klasik yang kerap digunakan oleh oknum birokrat untuk mengelabui pimpinan mereka.
Taktik Jam Lelah: Oknum birokrat sengaja menyodorkan dokumen krusial untuk ditandatangani pada sore hari.
Target: Memanfaatkan kondisi menteri atau kepala lembaga yang sudah kelelahan setelah seharian rapat.
Ciri Khas: “Dia akan minta tanda tangan pada waktu pukul 17:30 WIB. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan,” ungkap Prabowo yang disambut atensi peserta rapat.
Ia mengingatkan para menteri bahwa jabatan mereka paling lama hanya lima tahun—bahkan bisa lebih cepat jika terkena reshuffle—sementara para birokrat karir memiliki waktu puluhan tahun untuk menguasai celah sistem.
Minta Rakyat Jadi Mata-Mata: “Video Saja, Lapor Langsung ke Saya”
Demi memutus rantai pungli dan backing ilegal ini, Presiden Prabowo mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mengawasi kinerja birokrat dan aparat di lapangan. Ia meminta masyarakat tidak perlu takut menghadapi intimidasi.
Alih-alih melakukan perlawanan fisik yang berisiko, Presiden memberikan solusi taktis berbasis teknologi.
“Saya minta rakyat (merekam) video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video saja, lapor langsung ke saya,” seru Presiden.
Peringatan Digital untuk Gubernur dan Bupati
Tidak hanya berfokus pada pemerintahan pusat, instruksi pembersihan ini juga ditujukan secara vertikal kepada pemerintah daerah. Prabowo memperingatkan para gubernur, wali kota, hingga bupati di seluruh Indonesia agar tidak main-main dengan hukum.
Ia menegaskan bahwa di era modern saat ini, pemerintah pusat memiliki sistem monitoring yang jauh lebih canggih untuk memantau potensi penyimpangan di daerah.
“Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan,” tegasnya.
Di akhir pidatonya, Presiden Prabowo kembali menekankan visi besarnya bahwa tidak ada satu pun negara di dunia yang bisa menjadi negara maju jika sistem pemerintahan dan birokrasinya lemah serta korup. Komitmen bersama untuk membangun pemerintahan yang kuat, bersih, dan profesional adalah harga mati.
Pidato Presiden Prabowo Subianto di gedung parlemen menjadi sinyal kuat mulainya era keterbukaan dan pembersihan birokrasi total.
Dengan melibatkan rekaman video dari masyarakat, ruang gerak oknum aparat ‘hijau’ maupun ‘coklat’ yang menjadi backing pengusaha nakal kini dipastikan semakin sempit. (*/tur)
