KALTENG.CO-Isu eksploitasi alam dan ketidakadilan yang menimpa bumi Papua kembali menjadi sorotan tajam. Koalisi Masyarakat Sipil menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter terbaru berjudul “Pesta Babi”.
Film karya sutradara kondang Dandhy Dwi Laksono ini memotret secara gamblang bagaimana kekayaan alam Papua dikuras habis demi kepentingan segelintir elite, meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat adat.
Acara yang berlangsung pada Kamis (21/5/2026) ini dihadiri langsung oleh sang sutradara, Dandhy Dwi Laksono. Tidak hanya itu, barisan tokoh nasional, aktivis HAM, hingga mantan pejabat negara turut hadir memberikan pandangan kritis mereka, mulai dari Sudirman Said, Todung Mulya Lubis, Lukman Hakim Saifuddin, Annisa Nur Agustyati, Beka Ulung Hapsara, hingga Marco Kusumawijaya.
Negara Direduksi Menjadi ‘Mesin Elektoral’
Dalam forum diskusi yang berlangsung hangat tersebut, Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said, melontarkan kritik keras terhadap arah kebijakan pemerintah saat ini. Menurutnya, telah terjadi pergeseran orientasi kekuasaan yang semakin menjauh dari kepentingan rakyat.
“Ada gejala akut, negara semula alat pembagi kemakmuran pencipta keadilan, direduksi jadi mesin elektoral,” ujar Sudirman tegas.
Sudirman menilai, APBN dan penunjukan pejabat publik kini lebih banyak diarahkan untuk memenangkan kontestasi politik ketimbang melayani masyarakat. Imbasnya, daerah seperti Papua menjadi korban pembangunan yang destruktif.
“Kenapa ada perusakan alam Papua seperti di film Pesta Babi? APBN dibagi, tapi tidak untuk seluruh rakyat. Pejabat ditunjuk, tidak untuk melayani rakyat,” tambahnya.
Melihat fakta bahwa institusi formal seperti DPR dan partai politik kini cenderung ‘lumpuh’ dan tidak lagi responsif terhadap kritik, Sudirman mengajak generasi muda dan masyarakat sipil untuk merapatkan barisan. “Bukan dengan melawan, tapi mengorganisasi diri, mempersiapkan diri. Ini adalah wake up call buat masyarakat sipil untuk bangkit, bersatu, dan menata diri.”
Lingkaran Setan Biaya Politik Mahal dan Eksploitasi Alam
Mantan Direktur Eksekutif Perludem, Annisa Nur Agustyati, mengurai akar masalah dari eksploitasi ugal-ugalan di Papua dari kacamata sistem pemilu. Menurut Annisa, tingginya ongkos politik di Indonesia memaksa para elite mencari pendanaan cepat, salah satunya melalui industri ekstraktif yang merusak lingkungan.
Simbiosis Mutualisme Negatif: Pengusaha mendanai politisi.
Balas Budi Politik: Setelah terpilih, politisi memberikan kemudahan izin eksploitasi komoditas alam kepada penyandang dana.
Dampak Nyata: Rakyat Papua tidak mendapatkan keadilan distribusi kemakmuran, melainkan dihadapkan pada militerisme dan kerusakan ruang hidup.
‘Benih Kolonialisme’ dan Penderitaan yang Harus Dihentikan
Aktivis hukum senior, Todung Mulya Lubis, juga menyoroti pendekatan keamanan yang masih dominan digunakan negara di Papua. Menurutnya, kehadiran militer yang masif mencerminkan kegagalan negara dalam memanusiakan warga negaranya sendiri.
“Dari Presiden ke presiden, benih kolonialisme kuat terasa di Papua. Kita kerap lupa, Papua adalah bagian dari Indonesia,” ungkap Todung.
Sejalan dengan Todung, mantan Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, menekankan adanya ketimpangan ekstrem yang terus terjadi di Papua. Sumber daya alam (SDA) Papua terus dikuras, namun masyarakat lokal tetap hidup dalam garis kemiskinan. “Saya kira kita harus bisa berkata ‘cukup’ atas penderitaan Papua,” kata Beka.
Seruan Aksi dari Masyarakat Sipil
Kritik tajam juga datang dari arsitek sekaligus pemikir perkotaan, Marco Kusumawijaya. Ia menyuarakan agar masyarakat tidak lagi diam melihat perusakan lingkungan yang mengatasnamakan pembangunan demi kepentingan publik.
“Orang-orang itu melakukan atas nama kita. Maka, kita harus nyatakan kita tidak butuh hal-hal itu. Nyatakan sekeras-kerasnya. Kalau tidak, kita malu sebagai orang Indonesia,” tutur Marco memotivasi peserta diskusi.
Sebagai penutup, mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, memberikan refleksi filosofis yang mendalam. Ia mengingatkan esensi hubungan antara manusia, negara, dan alam semesta yang sudah melenceng jauh.
“Kita ini pada hakikatnya hanya ketitipan saja untuk memelihara dan merawat alam, bukan untuk menguasai atau memiliki,” pungkas Lukman, mengingatkan pentingnya mengembalikan fungsi negara sebagai distributor keadilan sejati.
Film “Pesta Babi” bukan sekadar tontonan, melainkan sebuah alarm keras bagi demokrasi dan kelestarian lingkungan di Indonesia. Melalui konsolidasi ini, Koalisi Masyarakat Sipil berharap kesadaran publik kolektif dapat terbangun demi menyelamatkan masa depan Papua dan Indonesia. (*/tur)
