Selesai Jalani Tes Asesmen di Jakarta, Siapa Calon Sekda Kalteng Definitif Kuat? Ini Kata Pengamat dari UMPr
PALANGKA RAYA, Kalteng.co-Perebutan kursi tertinggi dalam birokrasi Provinsi Kalimantan Tengah kini memasuki babak krusial. Proses seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng kian mengerucut, menyisakan lima figur terbaik yang baru saja menuntaskan uji kompetensi mendalam.
Selama tiga hari berturut-turut, tepatnya pada 7–9 Juli 2026, kelima kandidat ini ditantang untuk membuktikan kapasitas mereka melalui rangkaian tes asesmen yang digelar di Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom) Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta.
Siapa saja kelima tokoh birokrasi yang tengah memperebutkan posisi strategis ini?
Baru, S.Pd., M.Si. (Kepala Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah)
Farid Wajdi, A.K.S., M.S.W. (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalteng)
dr. Linae Victoria Aden, M.M.Kes. (Plt. Sekda Kalimantan Tengah)
Syahmiludin A. Surapati, S.P., M.Si. (Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Barito Utara)
Yuas Elko, S.Sos., M.Si. (Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah)
Memadukan “Kaca Spion” dan “Lampu Sorot” Birokrasi
Menanggapi ketatnya persaingan ini, Dr. Farid Zaky Yopiannor, seorang akademisi sekaligus pengamat pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, angkat bicara. Menurutnya, Panitia Seleksi (Pansel) tidak boleh hanya terpaku pada angka-angka hasil asesmen di Jakarta semata.
Farid menilai, kualitas murni seorang Sekda baru akan terlihat secara utuh jika hasil uji kompetensi tersebut dikawinkan dengan rekam jejak (track record) nyata mereka selama berdinas di bumi Tambun Bungai.
“Asesmen dan rekam jejak birokrasi bukanlah dua hal yang saling menggantikan, tetapi justru saling melengkapi dalam menentukan kualitas calon Sekda,” urai Farid Zaky pada Kamis (9/7/2026).
Secara filosofis, ia memberikan perumpamaan yang menarik terkait dua indikator penilaian ini:
Rekam Jejak sebagai “Kaca Spion”: Berfungsi melihat ke belakang, merekam semua keberhasilan, integritas, dan konsistensi performa sang pejabat di masa lalu.
Asesmen sebagai “Lampu Sorot”: Berfungsi memproyeksikan visi ke depan, membaca kesiapan psikologis, serta kapasitas kepemimpinan mereka dalam menghadapi tantangan zaman.
Transformasi Digital: Bukan Sekadar Mengubah Kertas Menjadi File
Salah satu poin menarik dalam seleksi kali ini adalah relevansi tema makalah yang diujikan oleh Pansel. Dengan lanskap geografis Kalimantan Tengah yang sangat luas, digitalisasi sektor publik menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.
Namun, Farid mengingatkan bahwa tantangan utama Sekda definitif ke depan bukan sekadar urusan “komputerisasi” dokumen administratif.
“Transformasi digital harus mampu menyederhanakan proses birokrasi sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah diakses masyarakat,” tegasnya.
Sekda baru diharapkan mampu memimpin akselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi di seluruh instansi. Jika sistem ini berjalan optimal, tidak hanya pelayanan masyarakat yang membaik, tetapi iklim investasi di Kalteng juga dipastikan akan melesat.
Menghadapi Badai Fiskal dan Ego Sektoral
Tantangan bagi Sekda baru dipastikan tidak akan mudah. Di luar urusan internal birokrasi, Kalteng dihadapkan pada realitas ruang fiskal daerah yang kian terbatas. Dinamika ini menuntut sosok Sekda yang visioner dan mampu mengelola anggaran berbasis data (Evidence-Based Policy).
Menurut analisis Farid, APBD Kalteng ke depan membutuhkan pemimpin yang kreatif. Sekda masa depan harus mahir membangun jaringan kolaboratif lintas sektor, mulai dari mengetuk pintu pemerintah pusat, merangkul sektor swasta (CSR), hingga melirik peluang pendanaan internasional.
Kriteria Pemimpin yang Dibutuhkan Kalteng Saat Ini:
Katalisator Perubahan: Bukan sekadar administrator yang pasif menunggu petunjuk.
Sosok Transformasional: Memiliki kecerdasan emosional tinggi sekaligus ketajaman analisis regulasi yang kuat.
Inklusif & Kolaboratif: Mampu menjadi jembatan komunikasi untuk meruntuhkan tembok “ego sektoral” antarperangkat daerah.
“Dengan kepemimpinan yang inklusif dan kolaboratif, ego sektoral antarperangkat daerah dapat ditekan sehingga pembangunan berjalan lebih efektif,” tutup Farid Zaky yang juga pengamat pemerintahan sekaligus Akademisi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. (*/tur)
