KALTENG.CO-Dunia pergerakan mahasiswa kembali diguncang isu miring. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK), Muhamad Abdimaludin, secara terbuka mengakui telah menerima uang sebesar Rp20 juta.
Dana tersebut diduga kuat berasal dari oknum kepolisian dengan misi khusus: mengalihkan titik aksi demonstrasi mahasiswa yang semula direncanakan di depan Istana Negara ke Gedung DPR RI.
Terbongkarnya pusaran dana “pengondisian” ini berawal dari kecurigaan publik dan sesama mahasiswa UBK. Mereka mencium ada yang tidak beres setelah melihat rekaman video wawancara sang Ketua BEM yang tampak gelagapan dan memberikan jawaban yang tidak sinkron saat diwawancarai awak media pasca-audiensi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Merespons kejanggalan tersebut, massa mahasiswa UBK bergerak cepat dengan melakukan konfrontasi dan interogasi terbuka terhadap pengurus BEM mereka. Sidang internal yang menegangkan itu bahkan disiarkan secara langsung (live) melalui media sosial pada Senin (22/6/2026) malam, hingga menjadi viral.
Kronologi Pengakuan: “Uang dari Pihak Kepolisian Bernama Aan”
Dalam potongan video live interogasi yang beredar luas, Ketua BEM FH UBK, Muhamad Abdimaludin, akhirnya tersudut dan tidak bisa mengelak lagi. Di hadapan forum mahasiswa yang menuntut transparansi, ia membenarkan adanya aliran dana puluhan juta rupiah tersebut.
“Saya mengakui kesalahan. Saya menerima uang tersebut. Rp20 juta dengan pembagian dengan kawan-kawan. Dari pihak kepolisian (bernama) Aan,” tutur Abdimaludin saat diinterogasi oleh sesama mahasiswa.
Ia menjelaskan secara gamblang bahwa uang itu diberikan oleh oknum bernama Aan agar kelompok mahasiswa membatalkan rencana unjuk rasa di Istana Negara dan memindahkannya ke depan Gedung DPR RI. Meski demikian, pada realisasinya di lapangan, massa aksi kala itu tetap bertahan menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Monas.
Rincian Aliran Dana: Siapa Saja Pengurus BEM yang Terlibat?
Guna memulihkan martabat dan nama baik institusi kampus yang tercoreng akibat skandal ini, mahasiswa UBK mendesak transparansi penuh mengenai sisa uang tersebut. Dari pengakuan sang Ketua BEM, terungkap bahwa uang Rp20 juta itu telah didistribusikan ke sejumlah pengurus BEM lintas fakultas dengan nominal berkisar antara Rp2 juta hingga Rp2,5 juta per orang.
Berikut adalah rincian aliran dana berdasarkan pengakuan langsung di dalam forum:
Senior Kampus (Bang Emon & Bang Saka): Masing-masing menerima Rp2,5 juta.
Wakil Ketua BEM FH (Rafly): Menerima Rp2,5 juta.
Pengurus BEM FH (Mubarak): Menerima Rp2,5 juta.
Ketua BEM FEB (Pujiono): Menerima Rp2 juta.
Wakil Ketua BEM FEB (Muhammad Rafi): Menerima Rp2 juta.
“Dan sisanya untuk konsolidasi kemarin, dan (sebagian) sisanya masih ada di jok motor saya,” tambah Abdimaludin membeberkan sisa uang yang belum sempat dibagikan.
Berawal dari Wawancara Gagap Pasca-Bertemu Wapres Gibran
Jika dirunut secara kronologis, kasus ini mencuat ke permukaan setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima 15 perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan. Perwakilan yang hadir diketahui berasal dari beberapa kampus, termasuk UBK, Universitas Terbuka, dan Universitas MH Thamrin.
Pertemuan di Istana Wapres tersebut awalnya diniatkan untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa terkait kondisi sosial dan ekonomi nasional. Namun, petaka justru dimulai sesaat setelah rombongan keluar dari Istana.
Saat dicegat oleh para jurnalis untuk memberikan keterangan pers mengenai hasil pertemuan dengan Wapres, jawaban dari Muhamad Abdimaludin dinilai sangat rancu, berputar-putar, dan kehilangan esensi pergerakan.
Gaya bicara yang gugup dan tidak runut inilah yang memantik kegaduhan di kalangan netizen dan komunitas internal UBK. Hal tersebut memicu mosi tidak percaya, hingga akhirnya berujung pada sidang internal terbuka yang membongkar skandal pengalihan isu demonstrasi ini.
Kasus ini kini memicu gelombang desakan dari mahasiswa agar seluruh oknum yang terlibat segera dicopot dan dikenai sanksi etik organisasi yang tegas. (*/tur)
