Pemprov Kalteng Dorong Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Melalui NTN
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu program prioritas Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo dalam periode 2025–2030. Program ini tidak hanya difokuskan pada masyarakat perkotaan tetapi juga mencakup masyarakat pesisir, terutama para nelayan yang menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Tengah, Ir. H. Darliansjah, M.Si., mengungkapkan bahwa kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir dapat diukur melalui Nilai Tukar Nelayan (NTN). NTN merupakan indikator yang mencerminkan kesejahteraan nelayan berdasarkan perbandingan antara harga yang diterima nelayan dari hasil tangkapannya dengan biaya yang mereka keluarkan untuk kebutuhan konsumsi dan produksi.
“NTN menjadi alat ukur daya beli nelayan terhadap barang dan jasa yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari serta keperluan usaha mereka. Jika NTN di atas 100, artinya nelayan mengalami surplus, karena pendapatannya lebih besar dibanding pengeluaran. Sebaliknya, jika di bawah 100, maka pengeluaran nelayan lebih tinggi daripada pendapatannya,” jelas Darliansjah saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (24/3/2025).
Darliansjah menyebutkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah, hingga Februari 2025, NTN di wilayah ini berada di angka 99,14. Angka ini menunjukkan bahwa pendapatan nelayan masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi dan produksi mereka. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan NTN di atas angka 100.
Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemprov Kalteng melalui Dislutkan antara lain:
1. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan, baik untuk nelayan perairan laut maupun perairan umum daratan.
2. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan guna mendukung distribusi hasil tangkapan nelayan.
3. Pelatihan dan peningkatan keterampilan nelayan untuk mendukung produktivitas dan daya saing di sektor perikanan.
4. Kerja sama lintas sektor untuk memperbarui kebijakan harga ikan serta memastikan stabilitas ekonomi nelayan.
“Kami terus berupaya agar NTN nelayan Kalteng pada tahun 2025 ini bisa berada di atas 100. Sinergi dengan berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan nelayan mendapatkan hasil usaha yang layak dan berkelanjutan,” pungkas Darliansjah.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemprov Kalteng berharap kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, dapat terus meningkat sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. (pra)
EDITOR : TOPAN
