Gandeng KPK, Ini 4 Sektor Krusial yang Bakal Dibenahi Pemkab Barito Utara
MUARA TEWEH, Kalteng.co-Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, ST., MT., memimpin langsung Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang berlangsung di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Rabu (13/5/2026).
Pertemuan strategis ini digelar untuk membahas capaian program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP). Langkah ini merupakan komitmen nyata Pemkab Barito Utara dalam memastikan seluruh roda administrasi dan birokrasi di daerah berjalan tegak lurus sesuai dengan ketentuan hukum serta regulasi yang berlaku.
Akui Kelemahan Sistem, Pemkab Barut Fokus Benahi Sektor Krusial
Secara transparan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengakui adanya sejumlah titik lemah dalam tata kelola pemerintahan daerah yang memerlukan intervensi perbaikan segera.
Menindaklanjuti hal tersebut, fokus pembenahan sistemik ke depan akan diarahkan pada beberapa sektor krusial, antara lain:
Sinkronisasi Pokok Pikiran (Pokpir) DPRD: Menyelaraskan aspirasi legislatif agar tetap sejalan dengan rencana pembangunan daerah.
Teknis Pengadaan Langsung: Memperketat pengawasan agar tidak terjadi celah penyimpangan.
Optimalisasi E-Purchasing: Memaksimalkan pengadaan barang dan jasa secara digital yang transparan dan akuntabel.
Penertiban Hibah, Bansos, dan Bantuan Keuangan: Merapikan basis data penerima bantuan agar lebih akurat, objektif, dan tepat sasaran.
Apresiasi Pendampingan KPK dan Optimalisasi Peran APIP
Dalam kesempatan tersebut, Bupati H. Shalahuddin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Ibu Ely Kusumastuti, beserta jajaran yang telah memberikan arahan serta penguatan bagi aparatur daerah.
Sebagai tindak lanjut dari surat resmi KPK terkait permintaan data, Bupati menerangkan bahwa dirinya telah menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah untuk bergerak cepat melakukan konsolidasi data lintas sektor. Selain itu, peran Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga akan dioptimalkan secara maksimal.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Utara, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim KPK yang berkenan memberikan pendampingan,” ungkap H. Shalahuddin.
Komitmen Transformasi Berbasis Integritas
Bupati Barito Utara menegaskan bahwa keterbukaan dalam mengakui kekurangan sistem merupakan modal utama untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Pemkab Barito Utara berkomitmen penuh untuk membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas.
“Keterbukaan menjadi langkah awal yang berani untuk melakukan transformasi sistem secara berkelanjutan,” jelas Bupati Shalahuddin tegas.
Dengan dukungan penuh dari Ketua dan Anggota DPRD serta seluruh kepala perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Utara optimis bahwa pembenahan di sektor-sektor sensitif ini akan berjalan lancar sekaligus mampu meningkatkan kepercayaan publik (public trust) terhadap jalannya roda pemerintahan di Barito Utara. (pra)
