Kepala Dinas PUPR Kalteng Hadiri Rapat Jawaban Gubernur, Pastikan Sinkronisasi Infrastruktur dengan Kebijakan Keuangan Daerah
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah, Prof. Dr. Ir. Juni Gultom, ST., MTP., menghadiri Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng, Senin (25/8/2025).
Kehadiran Juni Gultom di dampingi Kepala Bidang Cipta Karya serta jajaran, sebagai bentuk dukungan terhadap agenda Jawaban Gubernur Kalteng atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait Nota Keuangan dan Raperda Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Juni Gultom menegaskan, kehadiran Dinas PUPR dalam forum strategis ini menjadi bagian penting untuk memastikan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur dengan arah kebijakan keuangan daerah. Menurutnya, pembangunan fisik dan infrastruktur tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan kebijakan fiskal yang jelas dan terukur.
“Pembangunan infrastruktur harus selaras dengan arah kebijakan anggaran. Kehadiran kami dalam rapat ini sekaligus memastikan bahwa setiap program strategis Dinas PUPR dapat di jalankan secara efektif, efisien, transparan, dan tentu saja berkelanjutan,” ujarnya.
Rapat di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, dengan agenda utama mendengarkan jawaban Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, atas pemandangan umum fraksi-fraksi terkait Nota Keuangan dan Raperda Rancangan Perubahan APBD TA 2025. Pada kesempatan itu, Gubernur di wakili Wakil Gubernur H. Edy Pratowo yang menyampaikan penjelasan serta menanggapi masukan dari fraksi-fraksi DPRD.
Dinas PUPR Siap Mendukung Kebijakan Pemprov
Dalam penyampaiannya, Wagub menegaskan komitmen Pemprov Kalteng untuk terus melakukan inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah melalui digitalisasi layanan, seperti e-Samsat, e-Fuelteng, e-PAP, dan e-PAB, serta optimalisasi aset daerah. Sementara dari sisi belanja, pemerintah memastikan alokasi anggaran tetap berorientasi pada pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar, yang sejalan dengan falsafah Huma Betang.
Menanggapi hal itu, Juni Gultom menyatakan Dinas PUPR siap mendukung kebijakan Pemprov dengan menyiapkan program pembangunan yang terukur dan selaras dengan prioritas daerah. “PUPR adalah garda terdepan dalam pembangunan fisik. Karena itu, kami terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar infrastruktur di Kalimantan Tengah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu Juni juga menekankan, pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pembangunan infrastruktur. Ia menyambut baik komitmen Pemprov Kalteng yang menguatkan pelayanan publik melalui sistem SP4N-LAPOR dan PPID, sehingga masyarakat bisa ikut serta dalam mengawasi dan memberi masukan terhadap jalannya program pembangunan.
Dengan langkah ini, sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan program teknis pembangunan di harapkan mampu memperkuat pondasi pembangunan Kalimantan Tengah yang maju, berkeadilan, dan berkelanjutan. (pra)
EDITOR: TOPAN
