Menurutnya, jukir liar harus ditertibkan. Terutama di tempat-tempat berpotensi besar meningkatkan pendapatan, seperti tempat wisata, pusat hiburan, rumah makan, dan lain sebagainya.
“Jukir yang ada harus didata. Apabila menjadi jukir resmi akan mudah dicari dan dimintai laporan pendapatan yang harus di setor ke kas daerah,” ucap Susi kepada Kalteng Pos, Rabu (17/2).
Dikatakannya, lebih baik lagi jika jukir yang ada diberikan pelatihan oleh dinas/instansi terkait, dengan begitu nantinya para jukir akan memiliki ijin dan data anggota yang jelas sebagai juru parkir. Dengan begitu tidak menimbulkan permasalahan untuk ke depannya.
Politikus Partai NasDem ini juga menilai jukir yang tidak mengenakan seragam resmi justru terlihat nampak liarnya. Namun jika sebaliknya, masyarakat sudah tentu tidak keberataan saat dimintai pembayaran parkir.
“Intinya kembali ke perorangan. Nyatanya, meski jukir ini menggunakan seragam atribut lengkap masih saja PAD bocor dari perparkiran. Dinas terkait harus lebih ekstra menangani ini,” pungkasnya. (ahm/pra/uni)
