Izin STIH Terancam Dicabut, Dilarang Terima Mahasiswa Baru

PALANGKA RAYA, KALTENG.CO-Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Tambun Bungai Palangka Raya mendapat sanksi administratif dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hukuman berat tersebut berlaku selama setengah tahun ke depan terhitung sejak surat sanksi diterbitkan pada 28 Maret 2021 lalu. Apabila pihak perguruan tinggi tidak segera melakukan perbaikan selama rentang waktu yang diberikan itu, maka izin penyelenggaraan perguruan tinggi tersebut terancam dicabut. Sanksi administratif berat yang diberikan kepada salah satu perguruan tinggi pencetak sarjana hukum tersebut setelah ditemukannya pelanggaran administratif, berupa adanya sengketa yang menimbulkan dualisme antara pemangku kepentingan internal dengan badan penyelenggara STIH Tambun Bungai Palangka Raya. Karena pelanggaran itulah STIH Tambun Bungai dikenai sanksi administratif berupa penghentian pembinaan.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menerbitkan surat sanksi administrasi berat kepada STIH Tambun Bungai Palangka Raya. Surat nomor: 0216/E.E3/PM.00.01/2021 yang diterbitkan pada 28 Maret 2021 lalu diberikan kepada ketua Yayasan Tambun Bungai dan Ketua STIH Tambun Bungai Palangka Raya. "Sehubungan dengan hasil pertemuan pembahasan badan pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya yang dihadiri oleh Direktorat Kelembagaan Ditjen Dikti Biro Hukum, Sesditjen Dikti, dan LL-Dikti wilayah XI pada 12 Maret 2021, dengan ini kami sampaikan bahwa terdapat pelanggaran administratif yang mengakibatkan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya dikenai sanksi administratif berat berupa penghentian pembinaan." Demikian isi surat sanksi administrasi berat yang ditandatangani Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Prof Ir Nizam MSi. Dalam surat tersebut tertera bahwa sanksi administratif tersebut berlaku untuk jangka waktu enam bulan, terhitung sejak surat tersebut diterbitkan. Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya tidak melakukan perbaikan sebagaimana disebutkan dalam surat lampiran, maka izin Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya bakal dicabut. Keterangan terkait pelanggaran administratif dan perbaikan yang perlu dilakukan terperinci sebagaimana dalam lampiran surat yang merupakan satu kesatuan surat itu. Konfirmasi dan koordinasi lebih lanjut dapat melalui tim Direktorat Kelembagaan Ditjen Dikti Kemendikbud. “Sanksi administratif ini disampaikan untuk dipatuhi.” Demikian petikan isi surat dengan kop Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi. Dalam surat lampiran dengan nomor yang sama disebutkan, selama jangka waktu sanksi administratif tersebut, Kemendikbud menghentikan seluruh bantuan keuangan hibah atau bantuan yang diperuntukkan bagi STIH Tambun Bungai dan penghentian layanan pemerintah bagi perguruan tinggi dimaksud. STIH Tambun Bungai juga dilarang menerima mahasiswa baru atau mahasiswa pindahan serta tidak boleh melaksanakan yudisium maupun wisuda. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi juga menghentikan seluruh proses akreditasi program studi/institusi STIH Tambun. Apabila tidak melakukan penyelesaian sengketa, maka izin penyelenggaraan perguruan tinggi akan dicabut. Menyikapi sanksi administratif tersebut, pihak pengurus Yayasan Tambun Bungai selaku pengelola STIH memastikan tetap menjamin melindungi seluruh hak mahasiswa yang belajar di lembaga pendidikan itu. Hal tersebut disampaikan Afridel Djinu selaku salah seorang pengurus yayasan. “Mahasiswa tidak perlu takut, jaminan perlindungan terhadap mahasiswa akan kami lakukan secara maksimal sesuai hasil rapat dengan direktur kelembagaan, hak-hak mahasiswa tetap kami lindungi, aman itu,” kata Afridel Djinu kepada Kalteng Pos via sambungan telepon, Rabu (7/4). Afridel mengatakan, persoalan yang terjadi di tubuh STIH Tambun Bungai sebenarnya bisa cepat diselesaikan jika para pengurus STIH bersedia tunduk kepada pengurus baru yayasan, yang menurut Afridel sudah dinyatakan sah secara hukum oleh pemerintah. "Intinya persoalan ini bisa selesai jika Pak Dikie dan Ibu Nyoman (ketua dan wakil ketua I STIH) mau tunduk pada aturan yang benar, itu saja," ujar Afridel. Afridel menambahkan, yang dimaksudnya dengan mengikuti aturan yang benar yakni pihak STIH bersedia mengakui kepengurusan Yayasan Tambun Bungai saat ini yang disahkan sesuai akta notaris nomor 39 tahun 2020 tertanggal 28 September 2020 tentang susunan kepengurusan Yayasan Tambung Bungai. Kepengurusan ini sudah diakui oleh Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) berdasarkan surat nomor AHU- AH.01.06- 0008604 tertanggal 28 Maret 2018. "Jadi kepala LL Dikti sudah menyurati kami bahwa pengurus Yayasan Tambun Bungai yang berdasarkan akta nomor 39 ini diakui oleh kementerian dan diserahkan SK sebagai penyelenggara pendidikan,” tegas Afridel lagi. Menurut Afridel Djinu, permasalahan yang terjadi di STIH Tambun Bungai karena kepengurusan STIH sekarang ini diangkat oleh pengurus Yayasan Tambun Bungai nonaktif (yang sudah diberhentikan oleh pihak pembina yayasan) karena periode masa kepengurusannya sudah berakhir. “Jadi Pak Dikie ini dilantik dan diangkat sebagai ketua STIH secara diam-diam oleh pengurus yayasan yang sudah dinyatakan diberhentikan oleh pembina Yayasan Tambun Bungai,” beber Afridel. Ia menambahkan bahwa yang melantik Dikie G Kasenda sebagai ketua STIH adalah Jamri Bustan yang merupakan ketua Yayasan Tambun Bungai yang sudah diberhentikan. “Jadi alasannya kenapa STIH ini disanksi oleh Dirjen Dikti, ya karena ketua STIH yang sekarang dilantik bukan oleh ketua Yayasan Tambun Bungai yang sah, gitu loh,” tutur Afridel. Afridel mengakui bahwa sanksi administrasi dari Dirjen Dikti berupa penghentian pembinaan selama enam bulan itu dianggap pihak pengurus Yayasan Tambun Bungai cukup berat. Karena itu pengurus yayasan pun sudah menyurati Dirjen Dikti untuk meminta peninjauan ulang atas sanksi tersebut. “Tentunya dengan catatan mereka (pengurus STIH) tunduk pada pengurus yayasan yang sudah direkomendasi oleh LL Dikti,” tegasnya. Ia menyebut, perihal keabsahan pengurus STIH saat inilah yang menyebabkan dkeluarkannya sanksi oleh Ditjen Dikti.“Kalau dari pihak kami (Yayasan Tambung Bungai) tidak ada permasalahan," ujarnya. Sebagai langkah awal penyelesaian permasalahan ini, kata Afridel, pihak yayasan akan memanggil pengurus STIH untuk duduk bersama membahas persoalan.“ Nanti akan ada pertemuan, mereka akan kami pangil secara resmi,” tutupnya. Terpisah, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya Dekie GG Kasenda, SH, MH mengaku pihak STIH belum menerima surat pemberitahuan dari Ditjen Dikti terkait sanksi administrasi berat berupa penghentian pembinaan dari Ditjen Dikti Kemendikbud kepada STIH selama enam bulan. Hal tersebut diutarakan Dikie GG Kasenda ketika dikonfirmasi Kalteng Pos, Kamis (8/4). "Terkait surat itu, secara resmi kami belum menerima," terang Dikie dalam pesan WhatsApp. Karena pihaknya belum menerima dan membaca isi surat dari Ditjen Dikti, maka ia tak bisa berkomentar terkait persoalan ini. “Maaf kami kami tidak bisa beri komentar," ujar Dikie sambil menambahkan bahwa saat ini kegiatan perkuliahan di STIH Tambun Bungai Palangka Raya berjalan seperti biasa.Dikie justru menyebut bahwa STIH baru saja mendapat pengakuan sebagai institusi pendidikan terakreditasi baik. “Ini bukti proses pengelolaan STIH dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi berjalan dengan baik,nilai akreditasi itu bisa dilihat di PDPT,” tutupnya. (sja/ce/ala)