PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Kalangan DPRD Kalteng mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Pendidikan, untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan di Bumi Tambun Bungai.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kalteng yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Duwel Rawing, saat dikonfirmasi Kalteng.co via Whatsapp, Minggu (11/9/2022). Menurutnya, berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), masih ada beberapa hal yang belum terpenuhi terkait implementasi SPM pendidikan di Kalteng.
“Hasil temuan BPK-RI menyatakan bahwa untuk memenuhi sarana-prasarana (Sapras), bantuan pendidikan maupun tenaga dalam rangka mengimplementasikan SPM di Kalteng masih belum terpenuhi, bahkan masih ada yang dibawah standar. Hanya ada beberapa saja yang sudah memenuhi standar sehingga angka persentase SPM masih jauh data kata standar” ucapnya.
Wakil rakyat dari Dapil I meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan, salah satu kategori yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah dalam memenuhi SPM yakni pengadaan beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, dengan harapan generasi muda bisa tetap melanjutkan pendidikan tanpa harus mengkhawatirkan biaya sekolah.
“Tidak hanya minim Sapras dan tenaga pendidikan, dalam beberapa tahun terakhir Kalteng juga tidak menganggarkan beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Padahal beasiswa pendidikan sangat dinantikan oleh masyarakat dan hal tersebut termasuk dalam salah satu kategori pemenuhan SPM,” ujarnya.
Kendati demikian, ia mengingatkan agar dalam proses pemenuhan SPM, Pemprov Kalteng melalui Disdik bisa menganggarkan kembali beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, di mata anggaran perubahan tahun 2022.
“Sebenarnya bisa saja Pemprov Kalteng menganggarkan kembali beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, dimana anggaran tersebut dimasukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2022. Apalagi beasiswa pendidikan merupakan salah satu barometer dalam pemenuhan SPM,” pungkas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini. (ina)
