PEMBAHASAN
Potensi sangat besar dari UMKM ini sebenarnya sudah sepenuhnya di sadari oleh pemerintah selaku pengambil kebijakan. Hanya saja sejauh ini kebijakan yang pro-UMKM terkesan hanya setengah hati. Bukan hanya akses untuk mendapatkan pendanaan yang di buat ribet. Sehingga banyak UMKM yang di anggap tidak proper dan pruden untuk mendapat gelontoran dana segar dalam jumlah besar. Belum lagi dari segi kebijakan publik pemerintah setempat. Entah itu dari segi perizinan maupun pungli yang di kemas atas nama retribusi untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tak kalah serius dari dua hal tersebut bahwa menjamurnya pelaku UMKM ini akan memunculkan problem perkotaan. Kawasan-kawasan dalam kota menjadi kumuh, jalur-jalur hijau menjadi wadah berjualan para PKL.
Nah, di sinilah perlu sikap bijaksana pemerintah setempat.Konsep alam bawah sadar para pengambil kebijakan bahwa kota bersih dan tertata itu steril dari PKL harus di ubah total. Bukan dengan melokalisasi mereka ke dalam suatu kawasan, melainkan dengan tetap memberikan ruang di ruas-ruas protokol dan strategis. Mereka perlu di bimbing dan di bina untuk terlibat secara bertanggung jawab dalam menjaga keasrian dan keidahan kota.
Sementara itu, saat ini dalam kondisi perekonomian makro yang belum bisa pulih sepenuhnya. Setidaknya hingga setahun ke depan. Hal ini tentu akan berdampak pula pada sektor keuangan atau pendanaan dari pemerintah untuk membantu para pelaku UMKM.
Padahal, pelaku UMKM ini butuh bertumbuh melalui suntikan-suntikan dana segar, baik dalam jumlah kecil maupun besar. Sehingga dapat menggantikan pertumbuhan perekonomian yang sebelumnya tergantung pada pengusaha oligarki.
