Pos Penyekatan Antarprovinsi Dipasang CCTV

PALANGKA RAYA,kalteng.co-Pos penyekatan arus mudik di perbatasan Kalteng-Kalsel Km 12,5 Desa Anjir Serapat, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas makin memperketat pengawasan untuk mengantisipasi adanya pemudik yang menggunakan dokumen kesehatan palsu agar bisa melintasi perbatasan dan masuk ke Kalteng. Apalagi dalam dua hari terakhir ini petugas di pos perbatasan sudah menemukan pengendara yang menggunakan dokumen palsu.“Kami awasi secara detail pemudik dan dokumen yang dibawa untuk bisa masuk ke Kalteng,” ungkap Kapolres Kapuas AKBP Manang Soebeti melalui Kapolsek Kapuas Timur Iptu Eko Sutrisno, Jumat (7/5). Kapolsek mengakui, sejak hari per-tama pemberlakuan pengetatan di pos perbatasan, sudah ratusan kendaraan yang diarahkan untuk kembali ke tem-pat asal karena ketidaklengkapan dokumen. Sedangkan untuk pemudik, sejauh ini masih belum ditemukan petugas.“Iya betul (yang diputar balik) ada 960 kendaraan, karena tidak melengkapi perjalanannya dengan surat keterangan hasil pemeriksaan rapid antigen,” ucap Iptu Eko Sutrisno.Mantan Kapolsek Kapuas Barat ini menambahkan, selain pemeriksaan yang dilakukan petugas, pihaknya juga memantau melalui CCTV yang dipasang di sekitar pos penyekatan. Menurut Eko, penyekatan yang dilakukan itu bertujuan untuk menghalau para pemudik yang ingin masuk ke wilayah Kalteng. “Kalau ditemukan tindak pidana pemalsuan dokumen pemeriksaan kesehatan, tentu akan kita tindak tegas, karena kami bisa dengan cepat mengindentifi kasi dan membedakan antara dokumen palsu dan asli,” tegasnya.Kapolsek mengakui, hal tersebut sudah terbukti pada Rabu malam (5/5) dengan ditemukannya satu pelaku pembuat surat pemeriksaan rapid antigen palsu dan empat pengguna surat atau dokumen palsu itu. Kemudian pada Kamis (6/5) diamankan lagi tiga pelaku pengguna surat keterangan pemeriksaan rapid antigen palsu.“Total ada satu pembuat dokumen pemeriksaan rapid antigen palsu dan delapan pengguna surat hasil pemeriksaan rapid antigen palsu. Kami sudah serahkan mereka ke Satreskrim Polres Kapuas untuk proses hukum selanjutnya,” tutupnya. Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kabu-paten Kapuas, Panahatan Sinaga mem-benarkan informasi soal adanya upaya oknum yang ingin masuk ke Kalteng dengan menggunkan surat hasil peme-riksaan rapid antigen palsu. Karena itu, keberadaan petugas kesehatan di pos penyekatan sangat diperlukan untuk mengecek dan memastikan keabsahan dokumen kesehatan yang dibawa warga yang ingin masuk wilayah Kalteng. “Ada alat untuk cek barcode. Kalau palsu, bisa langsung ketahuan. Suket itu harus ada tanda tangan basah atau elektronik, bisa dicek,” tegasnya. Pos penyekatan per-batasan Kalteng-Kalsel wilayah Kabupaten Barito Timur (Bartim), tepatnya di Pasar Panas, Kecamatan Benua Lima juga diperketat. Pada hari kedua pem-berlakuan larangan mudik, arus lalu lintas justru makin sepi. Jumlah kendaraan yang melintas dan masuk ke wilayah Kalteng relatif sedikit. Berdasarkan data tim gabungan yang bertugas di pos penyekatan Pasar Panas, hanya ada 7 kenda-raan yang diminta kembali ke tempat asal. Rinciannya; 3 unit kendaraan roda dua dan 4 unit untuk kenda-raan roda empat. Ada 60 kali pemeriksaan untuk kendaraan roda dua, 70 kali untuk roda empat, dan 75 kali untuk roda enam. Total kendaraan yang dibole-hkan melintas sebanyak 205 kendaraan. Pemerik-saan suhu tubuh dilaku-kan kepada 20 orang dan pemeriksaan rapid antigen terhadap 28 orang dengan hasil negatif. Kapolres Bartim AKBP Afandi Eka Putra melalui Kasatlantas AKP Sugeng menyampaikan, sepinya arus lalu lintas merupakan dampak dari adanya laran-gan mudik oleh pemerintah. “Kendaraan yang dibolehkan melintas hanyalah yang mengangkut logistik, urusan kesehatan dan kedinasan, di luar itu kami paksa untuk kembali ke tempat asal,” ucap kasatlantas. Kasatlantas menambahkan, pemberlakuan laran-gan mudik (6 -17 Mei 2021) tersebut hendaknya bisa dipahami masyarakat. Itulah upaya pemerintah untuk menekan laju penularan virus dan penambahan kasus terkonfi rmasi Covid-19. Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi mengatakan, pemerintah daerah bekerja sama dengan TNI, Polri, dan instansi terkait untuk melakukan penyekatan pada wilayah perbatasan antarprovinsi maupun antarkabupaten/kota. “Kendala utama yang dihadapi adalah cuaca buruk, sehingga berpeluang bagi pemudik untuk lolos dari pemeriksaan. Seperti yang terjadi di Bartim, saat turun hujan deras, pengawasan jadi sedikit longgar, makanya ada yang lolos” katanya kepada Kalteng Pos, Jumat (7/5). Karena itu pemerintah mengimbau kembali ma-syarakat untuk menahan diri untuk tidak bepergian dan mudik, sehingga upaya menekan penyebaran virus corona terlaksana maksimal.Ditambahkannya, kendaraan untuk melay-ani kepentingan khusus nonmudik seperti perjalanan dinas, keluarga sakit, distribusi barang, dan lainnya sudah diberi stiker pengenal. “Untuk transportasi udara, hanya pesawat Garuda yang melayani penerban-gan, sedangkan yang lain off sampai tanggal 17 Mei nanti,” bebernya.Ditambahkan Dedi, pemberlakuan larangan mudik antarprovinsi pada hari kedua berjalan lancar dengan mengedepankan pendekatan humanis. Kinerja yang sudah dilakukan TNI, Polri, Satpol PP, dan pihak terkait lainnya perlu diapresiasi.“Berdasarkan laporan dari posko batas Kabupaten Barito Utara, bahwa disediakan pemeriksaan antigen gratis oleh tim satgas dan pihak terkait di posko penyekatan,” tuturnya. Ia menambahkan, tak se-dikit pula kendaraan yang diminta kembali ke tempat asal kedatangan karena pengendaranya tidak mengantongi surat keterangan hasil pemeriksaan rapid antigen. Ada pula yang tak diizinkan melintas karena diketahui positif setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan di posko penga-wasan oleh tim medis. “Sehingga tugas posko penyekatan adalah menyaring dan mencegah pergerakan orang untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Petu-gas di lapangan diharapkan selalu semangat dan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing,” pungkasnya. Bus Antarkota Dalam Provinsi Beroperasi Yulindra Dedi mengatakan, belum lama ini pihaknya telah menempelkan stiker pada angkutan untuk keperluan khusus.Dedi mengatakan, penempelan stiker ini diber-lakukan untuk angkutan yang melayani penumpang khusus sesuai dengan Peraturan Kementerian Perhubungan (Kemen-hub) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi selama Masa Idulfi tri 1442 Hijriah. Untuk keperluan nonmu-dik seperti perjalanan dinas yang meliputi aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN, BUMD, Polri, TNI, dan pegawai swasta yangdilengkapi dengan surat tu-gas bertanda tangan basah atau cap basah dari perusa-haan, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang mening-gal, ibu hamil dengan satu pendamping, keperluan melahirkan dengan maksi-mal dua orang pendamp-ing, dan kepentingan non mudik lainnya. “Hanya ada 20 persen dari total angkutan memiliki izin penyelenggaraan yang kami berikan stiker khusus untuk melayani keperluan khusus yang bersifat urgen nonmudik,” ucapnya. Dalam pemberlakuan pemberangkatan khusus nonmudik ini, terhadap para calon penumpang akan diperiksa terlebih dahulu dokumen-dokumennya. Seperti dokumen hasil pemeriksaan rapid antigen, surat tugas, dan surat-surat lainnya.Selain itu, bus yang melay-ani keberangkatan khusus ini hanya diperbolehkan mengangkut penumpang sebanyak 50 persen dari total kapasitas atau daya tampung maksimal bus.“Yang pasti bus ini dioperasionalkan untuk keper-luan-keperluan mendesak nonmudik sesuai dengan Permenhub Nomor 13 Ta-hun 2021 dan Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021,” ungkapnya. Terpisah, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah Buang Turasno mem-benarkan adanya layanan angkutan khusus nonmu-dik yang hanya beroperasi antarkabupaten/kota saja.“Kemarin saya bersama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi melakukan pengecekan armada layanan khusus yang akan digunakan untuk melayani perjalanan khusus nonmudik,” tuturnya. Di tempat berbeda, Koordinator Satuan Pelayanan (Korsatpel) Terminal W.A Gara Fajar menyampaikan bahwa pihaknya menerapkan aturan larangan mudik sebagaimana yang diatur pemerintah pusat.Akan tetapi, ada empat bus yang disiapkan khusus untuk melayani perjalanan bersifat nonmudik sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah pusat, khususnya pada poin pengecualian perjalanan selama larangan mudik.(alh/log/nue/ahm/ena/ce/ala)

Pos Penyekatan Antarprovinsi Dipasang CCTV

Azuba

Palangka Raya Capai Suhu Tertinggi se-Indonesia, Ini Anjuran Wali Kota

Letkol Heri Pujiyanto Wafat, Duka Selimuti Korem 102/Panju Panjung

PANTAS Genggam Tiket Pilkada

Gedung Dewan Disterilkan, 117 Pegawai Di-Rapid Test

Buruh Perkebunan dan Pertambangan Sasaran Bandar

Menyambut Pendidikan Gaya Baru

Azuba

Langsir Solar, Pemuda Teweh Diringkus

Jalan Tikus Dijaga, Pengendara Diperiksa

Related Articles

Tanamkan Anti-Bullying, Polisi Edukasi Siswa SMA Lewat Penyuluhan Hukum

Ancaman El Nino “Godzilla”, BPBD Palangka Raya Tingkatkan Kesiapsiagaan Karhutla

Satpol PP Palangka Raya Tertibkan Reklame Liar, 25 Unit Diamankan

Bisnis Coffee Shop di Palangka Raya Dongkrak PAD, DPRD Dorong Pengawasan dan Inovasi Pajak