PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Rana Muthia Oktari, mendorong agar program rehabilitasi rumah gratis yang digulirkan Pemerintah Kota Palangka Raya terus diperluas dan dijalankan secara merata di seluruh wilayah kota.
Menurut Rana, program tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan hak atas tempat tinggal yang layak dan sehat.
“Rehab rumah gratis ini adalah langkah positif yang patut diapresiasi. Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup warga, terutama di kawasan yang masih tertinggal secara infrastruktur,” katanya, Rabu (7/5/2025).
Rana menyebutkan, berdasarkan laporan yang ia ketahui, sejumlah rumah warga di Kelurahan Habaring Hurung, Kecamatan Bukit Batu, telah mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Palangka Raya.
Ia menilai, bantuan seperti ini bukan sekadar menyentuh aspek fisik bangunan, namun juga memberikan harapan baru bagi warga untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan bermartabat.
Namun demikian, politisi dari fraksi Partai NasDem ini mengingatkan agar pendataan penerima bantuan dilakukan secara akurat dan berkala. Ia menilai, keberhasilan program sangat bergantung pada validitas data warga yang benar-benar layak menerima bantuan.
“Pendataan harus transparan dan tepat sasaran. Jangan sampai ada warga yang benar-benar membutuhkan justru terlewat karena masalah data,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia berharap program tersebut bisa menjadi agenda rutin tahunan dengan kuota yang terukur dan evaluasi yang jelas. Dengan demikian, seluruh warga yang membutuhkan bisa mendapatkan manfaat secara bertahap.
“Komisi III DPRD tentu siap memberikan dukungan anggaran dan pengawasan agar program ini berjalan maksimal. Kami ingin masyarakat merasakan langsung kehadiran pemerintah dalam urusan dasar seperti perumahan,” ujarnya.
Rana juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan, mulai dari sosialisasi, pelaksanaan, hingga pengawasan. Hal ini untuk memastikan transparansi dan efektivitas program di lapangan.
“Jika masyarakat dilibatkan secara aktif, maka kepercayaan kepada pemerintah akan tumbuh dan kerja sama antara semua pihak akan semakin kuat dalam mendorong pembangunan yang merata,” tutup Rana. (pra)
EDITOR : TOPAN
